Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla, menyatakan dukungannya terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang mempertahankan Polri di bawah Presiden.
Menurut Dzulfikar, keputusan ini penting agar Polri tidak terpengaruh kepentingan praktis.
Ia menegaskan, penetapan Polri di bawah Presiden adalah representasi rakyat yang sah.
“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden,” tegas Dzulfikar, Jumat (13/2/2026).
Dzulfikar yang juga Panglima Tinggi KOKAM, menekankan bahwa hal ini adalah bagian dari reformasi sektor keamanan. Polri ditegaskan sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia juga menyoroti potensi gangguan loyalitas Polri jika ada menteri khusus yang membidangi kepolisian. Hal ini bisa berdampak pada penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis.
Dzulfikar menilai, pengawasan melalui DPR dan penguatan Kompolnas adalah langkah yang lebih tepat.
“Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara,” jelasnya.
Ketum Pemuda Muhammadiyah mengingatkan agar tidak ada narasi yang melemahkan Polri. Kritik terhadap praktik dan kinerja adalah kontrol demokratis yang sehat.
Namun, delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik.
“Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan dan reformasi internal yang konstruktif,” katanya.
Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen mengawal amanat Reformasi. Mereka mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat.
Polisi masyarakat yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan adalah cita-cita yang harus diperkuat.
Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa.
Perubahan kebijakan harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
“KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju,” ucap Dzulfikar.
KOKAM mengapresiasi keterlibatan Polri dalam merespon program prioritas nasional. Seperti penanganan bencana, pembangunan, Program Makan Bergizi Gratis, dan program ketahanan pangan.
