Jakarta – Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak akan memicu lonjakan inflasi yang signifikan. Kebijakan penyesuaian harga yang mulai berlaku efektif pada 10 Juni 2026 ini dinilai memiliki dampak terbatas terhadap pergerakan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, serta Pertamax Green 95 dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter, tidak akan mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan BBM jenis tersebut bukanlah bahan bakar utama yang digunakan oleh sektor transportasi umum maupun logistik angkutan barang.
Purbaya menegaskan bahwa pengguna Pertamax didominasi oleh pemilik kendaraan pribadi. Oleh karena itu, keterkaitan antara kenaikan harga BBM tersebut dengan biaya distribusi barang atau jasa sangat minim. Sektor transportasi yang menjadi kontributor utama inflasi justru tidak bergantung pada bahan bakar non-subsidi ini.
Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Harga Pertalite tetap berada di angka Rp 10.000 per liter, sementara Biosolar tetap dipatok sebesar Rp 6.800 per liter. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tekanan inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah penyesuaian harga energi non-subsidi.
Pada sektor lain, pemerintah juga tengah mematangkan skema perlindungan sosial yang lebih efisien melalui pemanfaatan teknologi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah sedang merancang sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Program ini direncanakan memberikan bantuan sebesar Rp 5,4 juta per orang. Luhut menjelaskan bahwa sistem tersebut akan diintegrasikan melalui Government Technology (GovTech) yang tengah dikembangkan. Melalui penerapan Digital Single ID yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, pemerintah berharap seluruh penyaluran bantuan, termasuk skema Direct Cash Transfer, dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Menurut Luhut, digitalisasi ini bukan sekadar inovasi administratif, melainkan langkah strategis untuk menghemat anggaran negara secara signifikan. Sistem ini dirancang untuk mengubah paradigma pemberian subsidi yang selama ini berbasis barang menjadi bantuan langsung kepada penerima yang membutuhkan.
Pemerintah menargetkan sistem bansos berbasis AI ini dapat mulai dioperasikan secara penuh pada awal tahun depan. Selain untuk bantuan sosial, teknologi ini juga akan dioptimalkan dalam penyaluran kredit usaha bagi pelaku UMKM. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam melakukan digitalisasi tata kelola pemerintahan di negara dengan jumlah penduduk mencapai hampir 300 juta jiwa, guna memastikan efisiensi dan transparansi dalam setiap kebijakan publik.
