Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran Rp 336 miliar untuk percepatan rehabilitasi lahan sawah.
Lahan sawah yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi fokus utama.
Tujuannya adalah memulihkan sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang.
“Anggaran tersebut digunakan untuk memulihkan sawah dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang agar dapat segera kembali berproduksi dan menjaga pasokan pangan daerah,” kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto, Minggu (15/2/2026).
Program ini merupakan tindak lanjut dari groundbreaking rehabilitasi yang dilaksanakan serentak pada 15 Januari 2026.
Percepatan rehabilitasi ini adalah komitmen pemerintah dalam menjaga produksi pangan. Sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
BMKG memprediksi curah hujan Januari hingga Maret 2026 masih tinggi. Hal ini terus diantisipasi agar rehabilitasi berjalan optimal.
“Harapan pemerintah ke depan adalah segera merehabilitasi lahan sawah dan memperbaiki irigasi pertanian yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali oleh petani untuk menanam,” ujar Hermanto.
Curah hujan yang masih tinggi menjadi faktor yang diantisipasi dalam pelaksanaan program.
Tantangannya adalah hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah desa di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ini berdampak pada lahan sawah yang seharusnya dipersiapkan untuk pengangkatan endapan lumpur.
Tim teknis harus menyesuaikan strategi penanganan di lapangan.
“Sehingga saat ini kita akan melakukan survei ulang di lapangan untuk mengidentifikasi sedimen atau endapan lumpur baru yang ke depan akan memengaruhi biaya penanganannya,” ucapnya.
Intervensi rehabilitasi dilakukan sesuai tingkat kerusakan lahan. Kerusakan ringan ditangani melalui optimasi lahan. Kerusakan sedang hingga berat melalui rehabilitasi khusus.
Rehabilitasi irigasi pertanian dikombinasikan dengan perbaikan infrastruktur irigasi.
Sesuai arahan Menteri Pertanian, optimasi lahan dialokasikan seluas 32 ribu hektare. Rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana dialokasikan seluas 9,9 ribu hektare.
Program ini dibagi dalam tiga tahap: penyusunan rancangan teknis, konstruksi, dan olah lahan.
Saat ini, ketiga provinsi masih berproses dalam penyusunan dokumen rancangan teknis. Sebagian melakukan revisi anggaran.
Intervensi Kementan tidak hanya fokus pada percepatan pekerjaan fisik. Tapi juga penguatan tata kelola, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala.
Program melibatkan petani lokal dan pemerintah daerah.
“Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan sawah secara optimal, memperluas areal tanam, serta meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Hermanto.
Kementan menegaskan komitmennya memastikan rehabilitasi berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Ini adalah upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
