Jakarta – Polri berkomitmen mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengelola 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, mengapresiasi langkah ini. Ia menilai keterlibatan Polri adalah jaminan mutu dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Habib Syakur menyatakan keterlibatan Polri membuktikan kepolisian peduli pada kualitas SDM masa depan. Infrastruktur dan jaringan Polri efektif memastikan distribusi makanan tepat waktu dan sasaran.
“Sikap Polri yang turun tangan langsung mengelola 1.072 SPPG ini patut kita acungi jempol,” ujar Habib Syakur, Senin (16/2/2026).
Manajemen terstruktur di bawah Polri diharapkan meminimalisir kendala teknis. Contohnya, standar gizi rendah atau risiko keracunan makanan.
Profesionalisme anggota di lapangan diyakini mampu menjaga integritas penyediaan makanan.
Kehadiran Polri di titik-titik SPPG memberikan rasa aman bagi orang tua dan siswa penerima manfaat program MBG. “Polri memiliki disiplin tinggi,” tegasnya.
Pengelolaan 1.072 SPPG oleh Polri dipandang sebagai sinergi lintas sektoral yang luar biasa. Keberhasilan program MBG akan menjadi tonggak sejarah baru dalam pengentasan stunting dan kemiskinan.
“Kita melihat wajah Polri yang humanis melalui program ini,” pungkas Habib Syakur.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri memiliki 1.179 SPPG. Jika beroperasi, SPPG Polri diproyeksikan memberi manfaat ke 2,9 juta orang.
Jenderal Sigit berterima kasih atas dukungan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan program SPPG dan Ketahanan Pangan Polri. “Sampai dengan hari ini, bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPPG,” ungkapnya.
1.179 SPPG itu terdiri dari 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada Maret 2026 ini, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking.
“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 dan menyerap 58.950 tenaga kerja,” katanya.
