Jakarta – Transformasi pendidikan di tanah Papua kini mulai bergeser dari sekadar pembangunan infrastruktur fisik menuju pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan kualitas pembelajaran hingga ke pelosok daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penguatan Program Digitalisasi Pembelajaran di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Wilayah ini ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama penerima bantuan perangkat teknologi pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Teluk Bintuni. Program ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran.
Dalam program tersebut, pemerintah menyalurkan berbagai perangkat pendukung, mulai dari Interactive Flat Panel (IFP), laptop, hingga media penyimpanan konten pembelajaran.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa teknologi pendidikan menjadi instrumen krusial dalam upaya memangkas kesenjangan kualitas pembelajaran antarwilayah di Indonesia.
Sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen telah mendistribusikan bantuan IFP kepada 167 satuan pendidikan di Teluk Bintuni. Bantuan tersebut menyasar 85 sekolah dasar, 36 sekolah menengah pertama, 27 pendidikan anak usia dini, 18 sekolah menengah atas, serta satu sekolah menengah kejuruan.
Pencapaian ini menempatkan Teluk Bintuni sebagai salah satu penerima program digitalisasi pendidikan terbesar di wilayah Papua Barat.
Abdul Mu’ti memastikan program ini akan berlanjut pada 2026 dengan penambahan perangkat yang lebih masif.
“Tahun lalu, program digitalisasi pendidikan dilakukan melalui bantuan satu perangkat IFP untuk setiap satuan pendidikan. Insyaallah pada tahun 2026, setiap sekolah akan mendapatkan tambahan tiga IFP sehingga masing-masing sekolah nantinya memiliki total empat perangkat pendukung pembelajaran digital,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurutnya, digitalisasi pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada penyediaan perangkat keras. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh, mulai dari pelatihan guru, penyediaan laptop, paket konten digital, hingga penguatan infrastruktur dasar.
“Untuk mendukung kesiapan daya, Kemendikdasmen bekerja sama dengan PT PLN dalam penambahan daya listrik sekolah secara gratis. Langkah strategis ini dilakukan agar sekolah-sekolah di daerah dapat memanfaatkan teknologi pembelajaran secara maksimal tanpa terkendala keterbatasan infrastruktur dasar,” katanya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital memerlukan ekosistem yang utuh, termasuk kesiapan sumber daya manusia.
Melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat, Kemendikdasmen menjalankan program pengimbasan berupa sosialisasi, mentoring, serta pelatihan bagi tenaga pendidik.
Sepanjang 2025, sebanyak 20 satuan pendidikan di Teluk Bintuni telah menerima pendampingan intensif yang terdiri dari lima PAUD, lima SD, lima SMP, dan lima SMA.
Program ini dirancang agar guru serta kepala sekolah mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam metode pengajaran di kelas. Dengan demikian, perangkat yang diterima tidak hanya menjadi fasilitas pajangan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar.
Keberlanjutan program ini turut diperkuat dengan kehadiran mentor daerah yang bertugas mendampingi sekolah dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran secara konsisten.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manimbuy, memberikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan pendidikan di daerahnya.
Menurutnya, bantuan perangkat digital tersebut membawa perubahan nyata bagi sekolah sekaligus membuka akses terhadap metode pembelajaran yang lebih interaktif dan modern.
Penguatan pembelajaran digital di Teluk Bintuni menegaskan bahwa transformasi pendidikan nasional diarahkan untuk memperkecil kesenjangan mutu antardaerah. Kehadiran teknologi diharapkan bukan sekadar menghadirkan layar sentuh, melainkan membuka peluang belajar yang lebih setara bagi anak-anak Papua agar memperoleh akses pendidikan berkualitas sebagaimana wilayah lain di Indonesia.
