Makassar – Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), berang atas dugaan praktik mafia tanah yang menyasar lahan miliknya di Makassar. JK bahkan menuding PT Lippo Grup terlibat dalam permainan lahan tersebut.
“Itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini,” tegas JK saat meninjau langsung lokasi tanahnya, Jumat (7/11/2025).
JK heran lahan seluas 16,5 hektare miliknya diklaim oleh seorang penjual ikan bernama Manjung Ballang.
“Karena yang dituntut itu, siapa namanya (Manjung Ballang). Itu penjual ikan. Masa penjual ikan punya tanah seluas ini?” ujarnya.
Lahan yang berada di kawasan pengelolaan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) itu diklaim telah dibeli dari anak Raja Gowa.
JK menduga ada rekayasa kasus dalam sengketa lahan ini, melibatkan PT GTMD, PT Lippo Grup, serta almarhum Majjung Balla.
“Iya (dugaan rekayasa), karena ini kita punya. Ada suruhannya, ada sertipikatnya. Itu cepat-cepat (diselesaikan) itu namanya perampokan, kan. Benar enggak?” kata JK.
JK menjelaskan, sebagian lahan tersebut dulunya dibeli almarhum Hj Najamiah, yang kemudian ditipu. Namun, JK menegaskan bahwa lahan itu sudah menjadi miliknya sejak 30 tahun lalu.
“Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya. Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan memainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain,” ungkapnya.
JK menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan hak kepemilikan lahan.
“Kita hukumnya, kita nanti ajukan ke mana-mana. Mau sampai ke mana pun, kita siap untuk melawan ketidakadilan, ketidakbenaran. Dan jangan juga aparat pengadilan itu (bermain), berlaku adil lah, dukung kebenaran, jangan dimainin,” tegasnya.
JK juga mempertanyakan dasar perintah eksekusi lahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa eksekusi pengadilan harus didahului dengan pengukuran. Selain itu, JK menyoroti kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kasus ini.
