Jakarta – Lembaga survei Indostrategi merilis hasil penilaian kinerja kementerian di bawah kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming setelah setahun pemerintahan. Survei ini menempatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Agama sebagai tiga kementerian dengan kinerja terbaik.
“Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), disusul Kementerian Luar Negeri (3,32), dan Kementerian Agama (3,26),” kata Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam keterangan resmi pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Berdasarkan laporan riset yang diumumkan pada 17 Oktober 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti, dinilai berhasil melakukan sejumlah inovasi positif. Ini termasuk pengembangan pembelajaran deep learning dan program redistribusi guru ASN yang mulai memeratakan kualitas pendidikan di daerah.
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang baru juga dianggap lebih tertib dan minim gejolak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pengawasan dan evaluasi mutu pendidikan kini berjalan lebih objektif, berbasis data, serta beban administratif guru berkurang, memungkinkan mereka lebih fokus pada pembelajaran. Kepemimpinan menteri dinilai teknokratik dan memahami dunia pendidikan dasar.
Namun, kementerian ini juga menghadapi kritik. Kebijakan yang kerap berubah, seperti terkait PPDB, Tunjangan Kinerja Akademik (TKA), dan evaluasi guru, menimbulkan kebingungan dan ketidakstabilan sistem. Program TKA bahkan dianggap sebagai langkah mundur.
Implementasi program kecerdasan buatan (AI) dan koding di sekolah belum merata, terutama di luar Jawa, dan kesejahteraan guru masih menjadi isu. Redistribusi guru ASN juga memunculkan efek domino bagi guru honorer, serta kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antarwilayah masih besar. Anggaran pendidikan yang menurun akibat program prioritas lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), menyebabkan program inovatif sulit berkelanjutan.
Untuk Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin Sugiono, catatan positif meliputi keanggotaan Indonesia dalam BRICS, stabilitas diplomasi, dan peningkatan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui sarana digital. Di sisi negatif, kepemimpinan Sugiono dinilai kurang menonjol dan kurang memiliki inisiatif mandiri.
Sementara itu, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar, mendapat apresiasi atas program-program positif seperti program pesantren dan ekonomi umat, konsep ekoteologi, serta kurikulum Cinta. Meski demikian, laporan survei menyoroti beberapa kelemahan, termasuk penyelenggaraan haji yang buruk, isu korupsi, masih terjadinya intoleransi agama, dan lemahnya kepemimpinan.
Secara keseluruhan, ada 10 kementerian yang menempati posisi teratas. Setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (3,35), Kementerian Luar Negeri (3,32), dan Kementerian Agama (3,26), disusul oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), dan Kementerian Pertanian (3,21).
Posisi berikutnya adalah Kementerian Keuangan (3,15), Kementerian Dalam Negeri (3,14), Kementerian Pertahanan (3,13), Kementerian Kehutanan (3,08), dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (3,08).
Survei Indostrategi dilakukan dari awal September hingga 13 Oktober 2025, melibatkan 424 narasumber yang tersebar di 34 provinsi. Metode purposive sampling digunakan dalam pengambilan sampel. Penilaian kinerja juga didasarkan pada analisis sumber-sumber berita, dokumen pemerintah, serta pandangan para pengamat dan akademisi. Sepuluh ahli dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan turut memberikan masukan dalam sebuah diskusi kelompok terpumpun.
IndoStrategi mengategorikan penilaian kinerja menjadi tiga tingkatan: kinerja buruk (nilai 0,00-2,00), kinerja sedang (2,01-3,00), dan kinerja baik (3,01-4,00).
Ali Noer Zaman menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran saat ini masih berada dalam fase konsolidasi dan koordinasi kelembagaan. Jumlah kabinet yang membesar dibandingkan pemerintahan sebelumnya membutuhkan banyak penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan pembagian tugas serta wewenang di antara kementerian.
“Apalagi pemerintahan tersebut memiliki ambisi yang besar dalam berbagai bidang, seperti target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Ali.
Berikut peringkat 47 Kementerian versi IndoStrategi:
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3,35
2. Kementerian Luar Negeri 3,32
3. Kementerian Agama 3,26
4. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 3,22
5. Kementerian Pertanian 3,21
6. Kementerian Keuangan 3,15
7. Kementerian Dalam Negeri 3,14
8. Kementerian Pertahanan 3,13
9. Kementerian Kehutanan 3,08
10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi 3,08
11. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3,08
12. Kementerian Perdagangan 3,08
13. Kementerian Kesehatan 3,07
14. Kementerian Sekretarian Negara 3,07
15. Kementerian Pekerjan Umum 3,03
16. Kementerian Perindustrian 3,03
17. Kementerian Pemuda dan Olaharga 3,03
18. Kementerian Perhubungan 3,02
19. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah 3,02
20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2,98
21. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2,98
22. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2,98
23. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2,98
24. Kementerian Sosial 2,98
25. Kementerian Ketenagakerjaan 2,98
26. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2,98
27. Kementerian Komunikasi dan Digital 2,98
28. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2,97
29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 2,96
30. Kementerian Kebudayaan 2,94
31. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2,93
32. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional 2,92
33. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2,92
34. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2,92
35. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2,91
36. Kementerian Pariwisata 2,91
37. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2,90
38. Kementerian Koperasi 2,90
39. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 2,88
40. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2,87
41. Kementerian Hukum 2,86
42. Kementerian Transmigrasi 2,83
43. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 2,81
44. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2,81
45. Kementerian Hak Asasi Manusia 2,79
46. Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2,77
47. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2,74
