Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi kritik publik terkait rencana pembangunan gedung baru untuk MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI.
Kritik tersebut menyoroti isu kemiskinan, stunting, dan infrastruktur pendidikan di NTT.
Idrus menilai kritik itu sebagai masukan yang sah.
Namun, ia mengingatkan agar publik tidak mencampuradukkan kebijakan nasional dengan teknis pelaksanaan di lapangan.
“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya,” kata Idrus, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, Presiden telah menetapkan hal tersebut sebagai prioritas program nasional.
Idrus mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah, dan program pengentasan kemiskinan.
Ia berpendapat, masalah di lapangan bukan pada arah kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya.
“Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan,” ujarnya.
Idrus menegaskan, urusan teknis pelaksanaan berada pada pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Kritik publik seharusnya mendorong perbaikan koordinasi dan pengawasan di level bawah.
“Presiden sudah mengambil kebijakan: pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan,” kata Idrus.
Terkait pembangunan gedung MUI, Idrus menegaskan kebijakan tersebut tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat.
Penguatan lembaga keagamaan justru strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.
Idrus menilai kritik masyarakat di media sosial penting sebagai alarm sosial.
Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi Presiden untuk menegur pelaksana teknis di lapangan.
“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai,” ujarnya.
