Sumenep – Wabah campak telah menewaskan 12 anak dan menginfeksi hampir 2.000 orang di Sumenep, Jawa Timur, dalam delapan bulan terakhir. Lonjakan kasus ini memaksa otoritas kesehatan setempat menetapkan status kejadian luar biasa (KLB).
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kabupaten Sumenep mencatat 1.944 kasus campak pada balita dan anak-anak dari Januari hingga pekan ketiga Agustus 2025. Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 319 kasus.
Rendahnya cakupan imunisasi di wilayah tersebut disebut menjadi penyebab utama penularan yang masif.
Secara nasional, Kementerian Kesehatan mencatat 40 KLB campak di 37 kabupaten dan kota di Indonesia sepanjang 2025, dengan 3.282 kasus terkonfirmasi dan 22.074 kasus dugaan. Cakupan imunisasi yang tidak merata dan tidak optimal menjadi akar permasalahan lonjakan kasus ini.
Pemerintah tengah berupaya keras mempercepat program vaksinasi dan memperkuat layanan kesehatan untuk mengatasi situasi ini.
Ketakutan masyarakat, terutama orang tua, terhadap vaksin menjadi salah satu penghambat utama. Dua orang tua di Jawa Timur mengaku belum mengimunisasi anak mereka karena “takut” dan kendala karantina saat pandemi Covid-19 lalu.
Dokter Fita Rabianti dari Puskesmas Guluk-Guluk Sumenep membenarkan rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak warga termakan hoaks “vaksin haram” sehingga menolak imunisasi.
“Sangat-sangat banyak sekali kendalanya, di antaranya menolak, dari orang tua menolak. Ada ketakutan juga untuk divaksin, ada berita hoaks, imunisasi atau vaksinnya juga haram dan lain-lain,” jelasnya.
Ketakutan ini menyebabkan cakupan imunisasi rendah dan menghambat pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) yang membutuhkan cakupan lebih dari 95 persen. Kondisi ini membuat penularan terus berlangsung tanpa terputus.
Pendapat serupa disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja Sumenep, Dian Permatasari, yang menyebut banyak orang tua menganggap vaksin berbahaya, padahal itu hanya mitos. Ia menekankan pentingnya edukasi pemerintah yang berkelanjutan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DKP2KB Kabupaten Sumenep, Achmad Syamsuri, mengakui cakupan vaksinasi belum mencapai target, bahkan di beberapa wilayah angkanya di bawah 80%.
“Penyakit campak atau virus campak ini masih dianggap penyakit yang tidak berbahaya atau istilahnya orang Madura itu adalah tampek. Sehingga kadang-kadang kalau tidak parah tidak diperiksakan ke faskes terdekat,” kata Achmad Syamsuri.
Ahmad Mufidan, tujuh tahun, dan Moh Syaiful Bahri, tiga tahun, adalah dua di antara banyak pasien campak yang dirawat di Puskesmas Guluk-Guluk. Keduanya belum mendapatkan imunisasi campak karena alasan ketakutan orang tua dan kendala pandemi.
Data DKP2KB Sumenep menunjukkan peningkatan signifikan. Dari 200 kasus pada 2022, melonjak menjadi 1.400 kasus pada 2023 setelah pandemi, menurun ke 319 kasus pada 2024, lalu kembali meroket menjadi 1.944 kasus hingga pekan ketiga Agustus 2025.
Untuk meningkatkan cakupan, Dian Permatasari menyarankan pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta memperbanyak edukasi door-to-door.
DKP2KB Kabupaten Sumenep mengklaim telah gencar melakukan sosialisasi melalui posyandu, lembaga pendidikan, dan menggandeng organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka juga menerapkan “Imunisasi Kejar” bagi anak-anak yang terlewat.
Untuk menekan penyebaran lebih lanjut, DKP2KB Sumenep berencana menggelar imunisasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) yang menargetkan 73.000 anak. Program ini akan berlangsung lebih dari dua pekan, mulai 25 Agustus hingga 13 September 2025, serentak di 26 puskesmas.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan surat edaran (SE) kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus dan KLB campak untuk dinas kesehatan di seluruh daerah, sebagai panduan respons penanggulangan.
