Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menanggapi tudingan kriminalisasi terhadap Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifa.
Habib Syakur menilai narasi kriminalisasi berpotensi menyesatkan publik.
Ia menegaskan proses hukum tidak boleh dicampuradukkan dengan opini politik.
“Proses hukum itu bukan panggung opini,” tegasnya.
Menurutnya, penetapan tersangka harus berdasarkan alat bukti yang teruji secara hukum.
Habib Syakur menyoroti desakan agar Polri membuka seluruh bukti ke publik saat penyidikan.
Hal itu, menurutnya, melanggar prinsip due process of law.
“Persidanganlah forum yang sah untuk menguji bukti secara terbuka dan berimbang,” ujarnya.
Ia juga menyoroti framing “kriminalisasi” yang kerap digunakan.
Kritik terhadap penegakan hukum sah, namun tidak boleh mengaburkan esensi perkara.
GNK mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kalau yakin tak bersalah, buktikan di persidangan,” pungkasnya.
Habib Syakur mengingatkan agar publik tidak terjebak pada narasi hitam-putih.
Pengembalian berkas oleh jaksa (P-19) menunjukkan mekanisme checks and balances berjalan.
