Jakarta – Ketua Free Palestine Network (FPN), Furqon, soroti posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) di tengah konflik global.
Indonesia diminta mandiri dalam kebijakan luar negeri. Jangan sampai terjebak kepentingan kekuatan global.
“Indonesia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam menentukan arah kebijakan luar negeri,” ujar Furqon.
Pemerintah perlu cermat terhadap BoP. Baik dari struktur, tujuan, maupun implikasinya.
Furqon sebut BoP bukan lembaga resmi PBB. Melainkan inisiatif figur politik, termasuk Donald Trump.
Ada kesalahpahaman publik soal BoP sebagai “Dewan Perdamaian Gaza”. BoP tidak fokus pada Gaza atau Palestina.
Substansi BoP belum menjamin kemerdekaan Palestina. Ini jadi catatan penting.
Tata kelola dan struktur organisasi BoP yang dipimpin individu perlu dikaji. Dari perspektif prinsip hubungan internasional dan konstitusionalisme negara.
“Perlu ada kehati-hatian dalam melihat bagaimana posisi negara dalam sebuah forum, terutama jika menyangkut relasi dengan entitas non-negara,” jelasnya.
Pemerintah diminta pertimbangkan aspirasi publik. Termasuk pandangan akademisi dan pengamat yang kritis terhadap BoP.
FPN rekomendasikan evaluasi keterlibatan Indonesia dalam BoP. Indonesia didorong lebih aktif dorong perdamaian dunia melalui jalur independen.
Indonesia punya sejarah sebagai penggagas Konferensi Asia Afrika 1955. Semangat ini bisa dihidupkan melalui diplomasi global yang inklusif.
“Indonesia memiliki modal sejarah untuk menjadi penggerak perdamaian dunia,” tutupnya.
Dukungan kemerdekaan Palestina harus jadi prioritas. Pendekatan yang diambil harus strategis dan berdaulat.
