Solo – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menanggapi kericuhan di Keraton Solo saat penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada KG-PA Tedjowulan. Penyerahan SK berlangsung Minggu (18/1).
Pemerintah menunjuk Tedjowulan sebagai pelaksana atau penanggung jawab Keraton Solo. SK tersebut menetapkan Tedjowulan sebagai pelaksana pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya.
Pemerintah merasa perlu segera menunjuk penanggung jawab pelestarian Keraton. Dua putra mendiang SISKS Pakubuwana XIII saling klaim tahta.
“Kalau enggak, Pemerintah tidak bisa memberikan bantuan. Nanti pemerintah juga yang disalahkan,” kata Fadli Zon di Solo, Minggu.
Tedjowulan juga dipercaya menengahi dua kubu yang berseteru. “Beliau akan mengundang semua kerabat untuk duduk bersama,” ujarnya.
Fadli Zon membantah penunjukan Tedjowulan tanpa melibatkan pihak SISKS Pakubywana XIV Purbaya. Kementerian Kebudayaan sudah berulang kali mengundang pihak PB XIV Purbaya.
“Selalu kita undang. Tapi waktu diundang tidak datang,” kata Fadli Zon usai menyerahkan SK.
Ia juga membantah acara penyerahan SK digelar tanpa mengajak bicara pihak PB XIV Purbaya. “Tadi diundang juga. Ini Pak Dirjen yang mengundang,” katanya.
Pihak PB XIV Purbaya beralasan undangan ditujukan kepada KGPA Purbaya, yang kini bernama SISKS Pakubuwana XIV.
Fadli Zon menegaskan undangan pemerintah sudah sesuai ketentuan. “Kalau pemerintah namanya kan sesuai dengan KTP. Kita ini Negara Republik Indonesia sesuai KTP lah ya,” katanya.
Ia menyayangkan sikap kubu PB XIV Purbaya dan berharap semua pihak dapat duduk bersama. “Jadi kita ingin sebenarnya kooperatif. Itu yang kita harap,” kata Fadli Zon.
Fadli Zon juga menanggapi interupsi GKR Timoer Rumbai. “Kalau tadi kita melihat ada sedikit insiden ya saya kira itu hal yang biasa,” katanya.
Penunjukan Tedjowulan sudah dibahas lintas-instansi, termasuk Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenpar, dan Kepolisian.
“Termasuk dengan Kepolisian, dan sejumlah lembaga lain. Kita sepakat menunjuk penanggung jawab,” kata Fadli Zon.
Dengan adanya penanggung jawab, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya diharapkan berlanjut.
“Kalau negara mau membantu dari APBD kota, dari APBD provinsi, dari APBN itu kepada siapa yang bertanggung jawab? Enggak bisa kepada individual. Jadi harus ada yang ditunjuk bertanggung jawab,” terangnya.
Selain tanggung jawab administratif, Fadli Zon percaya Tedjowulan dapat menyelesaikan pertikaian internal keluarga.
“Panembahan Agung Tedjowulan nanti mengundang semua kerabat ya untuk duduk bersama untuk musyawarah mufakat,” katanya.
Sebelumnya, kubu Pakubuwana XIV Purbaya memprotes penunjukan Tedjowulan. GKR Panembahan Timoer Rumbai mengklaim pihaknya tidak dilibatkan.
Dalam acara itu, Fadli Zon menyebut Tedjowulan sebagai pemimpin Keraton Solo. “Untuk kepemimpinan Keraton saat ini pelaksananya Panembahan Agung Tedjowulan,” kata Fadli Zon.
