Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, melontarkan kritik tajam terhadap peta jalan atau roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang disusun pemerintah. Ia menilai dokumen tersebut masih bersifat normatif dan dinilai belum mampu menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi global.
Dalam RDPU Panja Ruang Digital Komisi I DPR RI di Nusantara II, Senin (25/5/2026), Dave menyoroti belum jelasnya aspek fundamental dalam roadmap tersebut, khususnya terkait skema pendanaan serta tata kelola.
“Kalau saya lihat, roadmap yang dibuat pemerintah ini masih terlalu normatif. Belum jelas juga soal pendanaannya,” ujar Dave.
Politisi Partai Golkar ini menekankan pentingnya kemandirian teknologi. Menurutnya, roadmap tersebut lemah dalam merancang kedaulatan digital sehingga dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi konsumen teknologi global, bukan pemain kunci.
Selain itu, Dave meragukan efektivitas struktur koordinasi tata kelola AI yang hanya mengandalkan gugus tugas bersifat penasihat (advisory). Ia menilai koordinasi antar kementerian dengan model tersebut sulit untuk terealisasi.
“Bapak menyatakan gugus tugas itu terlalu advisory. Mengkoordinasikan sekian banyak kementerian oleh satu menteri saja rasanya dari awal sudah sulit terlaksana,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti absennya aspek AI safety sebagai pilar utama, padahal mitigasi risiko sangat krusial. Dave pun mempertanyakan urgensi dokumen tersebut dalam membawa Indonesia bersaing di kancah dunia.
“Kira-kira pertanyaan saya, apakah roadmap ini cukup kuat untuk membuat Indonesia menjadi pemain AI? Atau hanya menjadikan Indonesia sebagai pengguna AI global yang tertib?” pungkasnya.
