Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah proaktif dalam penanganan pascabencana di Aceh dengan mendirikan posko satuan tugas (satgas) pemulihan. Pimpinan DPR secara bergantian akan berkantor di Aceh untuk memastikan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan hal ini usai rapat koordinasi bersama sejumlah menteri, lembaga, dan kepala daerah Aceh di Posko Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12/2025). Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan upaya pemulihan dan menghindari tumpang tindih kewenangan.
“Secara bergantian pimpinan DPR akan berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intens,” tegas Dasco.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam rapat tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak.
Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden di Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo, dan Direktur Utama Telkomsel Nugroho. Gubernur Aceh dan para bupati dari wilayah terdampak bencana juga turut hadir.
Dasco menekankan pentingnya sinergi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR, dan BUMN dalam menyamakan persepsi dan memfokuskan efisiensi anggaran.
Rapat ini juga menindaklanjuti komunikasi intensif antara DPR dan kepala daerah di Aceh. Dasco berharap, permasalahan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi dapat segera direalisasikan.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Dasco, telah menerima laporan mengenai pertemuan ini dan berencana mengunjungi Aceh menjelang tahun baru 2026. Dasco meminta semua pihak terkait untuk menyinkronkan laporan penanganan bencana sebelum kedatangan presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Utara, Ismail Jalil, menyampaikan keluhannya terkait kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayahnya yang juga terdampak parah oleh banjir bandang Sumatera pada November 2025 lalu.
Ismail mengungkapkan bahwa 25 dari 27 kecamatan di Aceh Utara terdampak banjir, menyebabkan 124 ribu kepala keluarga atau 433 ribu jiwa menjadi korban, dan 18 ribu kepala keluarga terpaksa mengungsi.
“Selama ini Pak Presiden selalu ke Tamiang, Takengon Aceh Tengah, dan hadir di Pidie Jaya, termasuk Wakil Presiden. Tapi di Aceh Utara kayaknya bagaimana, saya rasa apa (Prabowo) enggak tahu ada banjir?” ujarnya.
Ismail menambahkan, kerusakan di Aceh Utara bahkan melebihi dampak tsunami, dengan kerusakan terjadi dari hulu hingga hilir. Akses telekomunikasi yang terputus saat bencana, menurutnya, menjadi salah satu penyebab kurangnya perhatian dari pemerintah pusat.
