Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik langkah pemerintah yang menunda konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita. Langkah tersebut dinilai menghambat akses informasi publik dan memicu ketidakpastian ekonomi nasional.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyebut penundaan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah terkesan menutupi kondisi nyata APBN kepada masyarakat. Menurutnya, akses terhadap data penerimaan, belanja, hingga pembiayaan utang adalah elemen vital dalam menjaga kepercayaan publik.
“Keputusan penundaan ini membawa ekonomi Indonesia menuju ketidakpastian karena ruang informasi menjadi sangat terbatas,” ujar Nailul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2026).
Senada dengan Nailul, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, memperingatkan bahwa langkah tersebut justru berisiko merugikan kepercayaan investor. Ketidakjelasan fiskal akan memicu spekulasi pasar yang berpotensi berdampak negatif pada manajemen kebijakan ekonomi pemerintah. Ia mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dalam segala situasi.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyoroti bahaya minimnya pengawasan publik akibat terbatasnya penjelasan rutin dari pemerintah. Ia menekankan perlunya transparansi di tengah tekanan ekonomi, seperti pelemahan kurs rupiah, ketidakpastian global akibat konflik Iran, hingga penggunaan anggaran untuk proyek strategis nasional.
“Transparansi sangat krusial, terutama terkait penggunaan anggaran untuk proyek seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Media.
Kementerian Keuangan sebelumnya menjadwalkan konferensi pers APBN Kita pada Rabu, 29 April 2026, namun kegiatan tersebut dibatalkan. Sempat merilis materi melalui laman resmi pada Kamis, 30 April 2026, pihak kementerian kemudian menarik kembali materi tersebut.
Biro Komunikasi Layanan dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyatakan permohonan maaf dan memastikan konferensi pers APBN Kita akan dijadwalkan ulang pada Rabu, 6 Mei 2026.
Selain APBN Kita, pemerintah juga menunda konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang sedianya dilaksanakan pada 30 April 2026. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan alasan spesifik terkait penundaan tersebut maupun jadwal penggantinya.
