Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah Presiden.
Hal ini sesuai dengan konstitusi dan semangat reformasi.
“Ini wujud dari TAP MPR dan amanat konstitusi. Reformasi sudah susah payah diperjuangkan, jadi jangan diganggu lagi,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).
Rikwanto menilai hubungan antara buruh dan Polri selama ini berjalan profesional.
Aspirasi disampaikan dengan tertib, sementara Polri menjalankan fungsi pengamanan secara proporsional.
“Di lapangan, keduanya saling menjaga, bertanggung jawab, dan memahami tugas masing-masing,” jelasnya.
Sikap buruh ini sejalan dengan keputusan Komisi III DPR sebelumnya dalam rapat dengan Kapolri.
DPR berencana memasukkan ketentuan ini ke RUU Polri.
Tujuannya, memastikan Polri tetap berada langsung di bawah presiden.
“Ini akan menjadi salah satu bagian dari RUU Polri, supaya tidak ada lagi keraguan mengenai posisi Polri dalam struktur pemerintahan,” tegasnya.
