Caracas – Krisis Venezuela kembali mencuat di panggung dunia usai dugaan keterlibatan langsung Amerika Serikat di negara tersebut pada awal 2026. Peristiwa ini menyoroti rentetan masalah yang kompleks, yang berakar dari kerentanan internal dan tekanan geopolitik eksternal.
Alih-alih melihatnya sebagai krisis yang berdiri sendiri, publik perlu memahami bahwa situasi Venezuela saat ini adalah hasil dari proses panjang. Kombinasi antara rapuhnya fondasi ekonomi negara yang bergantung pada minyak dan tekanan dari kekuatan asing telah menciptakan kondisi yang ekstrem.
Pasar minyak global memberikan indikasi bagaimana dunia menilai posisi Venezuela. Harga minyak Brent dan WTI tidak mengalami lonjakan signifikan setelah peristiwa tersebut, menandakan bahwa pasar tidak lagi menganggap Venezuela sebagai pemain utama dalam pasokan minyak global.
Negara Minyak yang Kehilangan Daya
Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, kini justru terpinggirkan. Produksi dan ekspor minyaknya telah merosot jauh sebelum eskalasi terbaru, sehingga gangguan pasokan akibat konflik dianggap terbatas.
Menurut kerangka analisis Fernando Coronil dalam bukunya “The Magical State” (1997), Venezuela membangun kekuasaan dan legitimasi melalui rente minyak. Minyak bukan hanya komoditas, tetapi juga fondasi identitas negara.
Pada tahun 1976, Venezuela melakukan nasionalisasi industri minyak dan membentuk PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). Langkah ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga pernyataan kedaulatan.
Namun, model ini rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Krisis utang pada 1980-an menggerus kemampuan negara dalam menjaga stabilitas sosial. Caracazo, ledakan sosial pada tahun 1989, menjadi titik balik yang menandai runtuhnya kepercayaan publik.
Hugo Chávez, yang berkuasa pada 1998, berjanji untuk mengembalikan negara kepada rakyat melalui kontrol yang lebih kuat atas minyak. Namun, minyak tetap menjadi pusat legitimasi politik.
Tekanan Eksternal dan Sanksi
Setelah kematian Chávez, Nicolás Maduro mengambil alih kekuasaan pada 2013. Kejatuhan harga minyak pada 2014-2016 memperburuk situasi, terutama karena kapasitas institusional negara sudah melemah.
Dalam analisis Sean Kovalik, tekanan eksternal terhadap Venezuela bekerja secara sistematis melalui sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan delegitimasi politik.
Sanksi membatasi akses Venezuela ke pasar keuangan dan perdagangan minyak, mempercepat disfungsi negara. Meskipun salah urus internal berkontribusi pada krisis, tekanan eksternal memperdalam kehancuran kapasitas negara, terutama di sektor kesehatan, pangan, dan energi.
Kovalik juga menyoroti bagaimana isu hukum dan hak asasi manusia digunakan secara selektif. Tuduhan terhadap elite Venezuela seringkali mengabaikan dampak kemanusiaan dari sanksi.
Krisis yang “Tak Terelakkan”
Eskalasi pada awal 2026 adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Venezuela berada dalam fase negara rente yang kehabisan sumber daya, sementara tekanan eksternal menciptakan kondisi krisis yang “tak terelakkan”.
Namun, memahami rangkaian sebab-akibat ini tidak berarti membenarkan tindakan Amerika Serikat. Prinsip kedaulatan dan non-intervensi tetap relevan.
Sejarah menunjukkan bahwa tindakan koersif dari luar cenderung menggeser kontrol atas sumber daya tanpa menyelesaikan akar persoalan pembangunan.
Kasus Venezuela adalah contoh ekstrem dari dilema pembangunan berbasis sumber daya. Ketika negara terlalu bergantung pada satu komoditas, ia menjadi rapuh dan rentan terhadap tekanan eksternal.
Bagi Indonesia, cerita Venezuela menjadi pelajaran penting. Ketergantungan pada komoditas dapat memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga menyimpan risiko jika tidak dibarengi dengan penguatan institusi dan diversifikasi ekonomi.
Negara harus membangun institusi yang kuat, menjaga ruang kebijakan sendiri, dan mengelola tekanan dari dalam maupun dari luar dengan bijaksana.
