Surakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti rendahnya daya saing industri tekstil nasional yang saat ini masih terhambat oleh iklim usaha yang tidak kondusif. Menurutnya, persoalan ini jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar ketersediaan tenaga kerja terampil.
Pernyataan tersebut disampaikan Evita usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pihaknya menerima banyak laporan mengenai kendala klasik yang dialami pelaku industri, mulai dari sistem perizinan yang rumit, proses AMDAL yang memakan waktu lama, hingga tingginya biaya energi serta ketimpangan pasokan gas.
“Dari industri sendiri kita dengar banyak harapan. Tantangannya masih sama. Ke mana pun kita pergi yang berkaitan dengan industri, keluhannya itu-itu saja, perizinan kita ribet,” ujar Evita.
Evita menjelaskan bahwa birokrasi yang panjang dan tidak efisien menjadi penghambat utama masuknya investasi. Ia menyoroti fenomena di mana sistem perizinan yang diklaim sudah terintegrasi, pada praktiknya masih memaksa pelaku usaha melewati berbagai pintu yang menyulitkan.
“Kalau memang ribet seperti itu dan memakan waktu yang panjang, investor kita lari. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki hal-hal tersebut,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Selain birokrasi, Evita menyoroti beban biaya energi yang menekan daya saing industri. Ia secara khusus menyoroti adanya diskriminasi harga gas antara perusahaan di dalam kawasan industri dengan perusahaan di luar kawasan.
“Masalahnya itu-itu saja, mulai dari listrik tinggi, harga gas tinggi, hingga suplai gas belum merata. Perusahaan yang berada di kawasan industri kok membayar gas lebih mahal daripada perusahaan yang ada di luar kawasan industri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Evita mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan aturan yang sering terjadi di lapangan dinilai membuat pelaku industri kebingungan dan menghambat kepastian usaha.
“Pusat peraturannya A, tetapi di daerah peraturannya B. Teman-teman di industri bingung. Seharusnya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan yang ada di pusat dan daerah,” jelasnya.
Seluruh temuan dalam kunjungan kerja ini akan dibawa ke dalam pembahasan bersama pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian. Evita berharap perbaikan regulasi dan penguatan iklim usaha dapat segera terealisasi guna memperkuat industri tekstil nasional.
