Bukittinggi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bukittinggi jadi sorotan. Dari 14 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya dua yang punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli, mengatakan SLHS adalah syarat mutlak. Ini untuk jaminan keamanan pangan dan mencegah keracunan.
Dari 18 unit SPPG, baru 14 yang aktif. “Namun yang sudah mengantongi SLHS baru dua, yaitu SPPG Tarok Dipo dan SPPG Manggis Ganting,” ujar Ramli.
SPPG yang beroperasi harus urus SLHS maksimal sebulan setelah beroperasi. SPPG baru wajib punya SLHS sesuai Surat Edaran Kemenkes.
SLHS bukan formalitas. Ini kewajiban hukum untuk standar higienis, sanitasi, bahan baku, dan proses pengolahan makanan.
Program MBG targetkan 43.277 peserta didik pada akhir 2025. Capaiannya 62,16% atau 26.900 orang.
Ramli dorong semua SPPG tuntaskan pengurusan SLHS. “Sepanjang persyaratan teknis lengkap, segera kami keluarkan,” tegasnya.
SPPG yang beroperasi lebih dari sebulan tanpa SLHS akan kena sanksi tegas. Bisa berupa penghentian sementara atau penutupan dapur.
Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemda berwenang jatuhkan sanksi administratif. Terutama setelah batas waktu satu bulan terlampaui.
