Jakarta – Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi (AMPK) melaporkan Komisi III DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait polemik ijazah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arsul Sani. Pelaporan ini terkait dugaan kelalaian Komisi III dalam uji kelayakan dan kepatutan Arsul Sani tahun lalu.
Anggota AMPK, Muhammad Rizal, menyampaikan dugaan kelalaian tersebut di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025). “Kehadiran kami di MKD berkaitan dengan pelaporan terhadap Komisi III. Kami menduga adanya kelalaian dalam proses *fit and proper test* hakim MK,” ujarnya.
Pelaporan ini didasarkan pada pemberitaan di Polandia yang menyebutkan bahwa Collegium Humanum-Warsaw Management University menerbitkan ijazah palsu. Arsul Sani, yang merupakan hakim MK usulan DPR, menempuh studi doktoral di kampus tersebut pada tahun 2023.
AMPK mengadukan seluruh anggota Komisi III DPR secara kelembagaan, bukan perseorangan. Rizal berharap MKD memanggil pimpinan dan anggota Komisi III untuk dimintai pertanggungjawaban terkait dugaan kasus ijazah palsu hakim MK.
Saat ini, AMPK tengah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh MKD. Setelah lengkap, laporan tersebut akan segera diserahkan kembali.
Sebelumnya, Koordinator AMPK, Betran Sulani, menuduh Arsul Sani menggunakan ijazah S3 palsu dan melaporkannya ke Bareskrim Polri pada Jumat (14/11/2025). Bukti yang dibawa berupa pemberitaan mengenai penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi di Polandia terkait legalitas kampus Collegium Humanum-Warsaw Management University.
Namun, hingga Minggu, laporan tersebut belum diterima oleh Bareskrim dan dijadwalkan ulang pada Senin (17/11/2025).
Menanggapi tudingan tersebut, Arsul Sani telah menunjukkan sejumlah dokumen, termasuk disertasi, ijazah asli, dan foto-foto wisuda. Ia menjelaskan bahwa dirinya meraih gelar doktoral dari Collegium Humanum-Warsaw Management University setelah menyelesaikan disertasi berjudul “Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings”.
Arsul juga menyatakan bahwa Duta Besar Indonesia di Warsawa saat itu, Anita Lidya Luhulima, turut hadir dalam wisudanya pada tahun 2023. “Di wisuda itu WMU juga mengundang Ibu Dubes Indonesia di kota Warsawa, Ibu Anita Lidya Luhulima, dan kemudian kami hadir, ini foto-foto wisudanya juga. Di sana diberikan ijazah asli itu,” kata Arsul Sani di Gedung MK, Jakarta, Senin (17/11/2025).
