Jakarta – Jaringan Gusdurian menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Mereka menilai, pemberian gelar tersebut sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi.
Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menyatakan rekam jejak Soeharto selama 32 tahun berkuasa penuh dengan pelanggaran nilai kepahlawanan.
“Rezim Orde Baru yang dikendalikan Soeharto telah melakukan berbagai dosa besar demokrasi,” kata Alissa dalam keterangan tertulis, Senin (10/11).
Alissa merinci, dosa besar tersebut meliputi pelanggaran HAM, korupsi, represi politik, hingga pembungkaman kebebasan sipil.
Menurutnya, hal ini membuat Soeharto tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan seperti yang diamanatkan Undang-Undang.
Jaringan Gusdurian menyayangkan langkah pemerintah yang dinilai tidak arif dalam memberikan gelar pahlawan. Mereka menduga, pemberian gelar ini lebih didasari relasi keluarga dan politik.
“Gelar tersebut hanya diberikan kepada tokoh yang tepat dan layak,” tegas Alissa.
Soeharto sendiri resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada Senin (10/11), bersama sembilan tokoh lainnya, termasuk Gus Dur dan aktivis buruh Marsinah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyatakan bahwa nama-nama yang diusulkan, termasuk Soeharto, telah memenuhi syarat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai pro kontra terhadap usulan ini sebagai hal yang lumrah dalam demokrasi.
