Berita

Megawati Ingatkan Algoritma Kuasai Data, Kedaulatan Terancam

88
×

Megawati Ingatkan Algoritma Kuasai Data, Kedaulatan Terancam

Sebarkan artikel ini
megawati:-penjajahan-kini-hadir-lewat-algoritma-dan-data
megawati: penjajahan kini hadir lewat algoritma dan data

Blitar – Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, melontarkan peringatan keras soal ancaman kolonialisme gaya baru yang bersembunyi di balik algoritma data.

Hal itu disampaikan saat berpidato di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu (1/11/2025).

Megawati menyebut, penjajahan kini hadir melalui penguasaan data dan algoritma.

“Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, maka kini ia datang melalui algoritma dan data,” tegas Megawati.

Menurutnya, Artificial Intelligence (AI), big data, dan sistem keuangan digital lintas batas telah melahirkan imperialisme global.

Negara maju menjadi pemilik dan pengendali data, sementara negara berkembang hanya menjadi pengguna algoritma.

“Negara-negara maju menjadi pemilik data, sementara negara-negara berkembang menjadi sekadar konsumen algoritma. Manusia direduksi menjadi angka, data menjadi komoditas,” jelasnya.

Megawati menilai, tantangan digital bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga kemanusiaan dan kedaulatan bangsa.

Tanpa pengendalian terhadap teknologi dan data, kemerdekaan sejati sulit tercapai.

“Dunia membutuhkan a new global ethics, aturan moral global baru, untuk menata kembali kekuasaan dalam ranah teknologi, ekonomi, dan informasi,” kata Megawati.

Ia juga mengingatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etik dunia digital.

Pancasila dinilai sebagai falsafah universal yang menyeimbangkan antara dunia material dan spiritual, hak individu dan tanggung jawab sosial, serta kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.

“Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai Pancasila yang memuliakan kehidupan,” pungkasnya.

Data Kementerian Kominfo menunjukkan, Indonesia termasuk lima besar pengguna internet terbesar di dunia dengan lebih dari 180 juta pengguna aktif.

Namun, sekitar 90 persen lalu lintas data nasional masih melewati server asing.

Riset Universitas Indonesia (2025) juga menyoroti bahwa 72 persen lembaga publik belum memiliki tata kelola data yang memadai dan masih bergantung pada vendor luar negeri.