Washington DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan ultimatum kepada Hamas untuk menerima rencana perdamaian Gaza dalam waktu tiga hingga empat hari. Trump memperingatkan, konsekuensi serius akan menanti kelompok bersenjata Palestina itu jika ultimatum tersebut diabaikan. Rencana yang didukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera, pelucutan senjata Hamas, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Proposal Trump juga menguraikan pembentukan otoritas transisi pascaperang yang akan ia pimpin langsung, dengan melibatkan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. “Kami akan melakukannya sekitar tiga atau empat hari,” ujar Trump kepada wartawan pada Selasa (30/9/2025). Ia menekankan bahwa Hamas hanya perlu memberikan satu tanda tangan, sembari menambahkan bahwa “tanda tangan itu akan sangat merugikan jika mereka tidak menandatanganinya,” saat berbicara di hadapan jenderal dan laksamana AS di pangkalan militer Quantico, Virginia.
Rencana perdamaian ini disambut baik oleh negara-negara besar, termasuk sejumlah negara Arab dan Muslim. Namun, Hamas masih meninjau persyaratan yang dinilai kompleks. Qatar, tempat para pemimpin Hamas mengasingkan diri, menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan Hamas dan Turkiye. “Masih terlalu dini membicarakan tanggapan, tetapi kami optimistis karena rencana ini komprehensif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar.
Sekembalinya dari Washington, Netanyahu menyatakan akan memberi pengarahan kepada kabinetnya mengenai rencana tersebut. Ia menilai proposal ini dapat memenuhi semua tujuan perang yang telah ditetapkan Israel. Namun, di tengah proses diplomasi, serangan Israel masih berlanjut. Badan pertahanan sipil dan rumah sakit di Gaza melaporkan sedikitnya 46 orang tewas, termasuk 15 korban di Kota Gaza.
Di sisi lain, rencana perdamaian Trump juga menuai penolakan dari kalangan politik Israel. Menteri Keuangan Israel yang berhaluan sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyebut proposal itu sebagai kegagalan diplomatik. “Menurut perkiraan saya, ini akan berakhir dengan air mata. Anak-anak kita akan dipaksa kembali berperang di Gaza,” ujar Smotrich. Netanyahu dalam konferensi pers bersama Trump juga menyinggung kemungkinan militer Israel tetap berada di sebagian wilayah Gaza, dan menegaskan tidak ada persetujuan terkait pembentukan negara Palestina dalam pertemuan tersebut.
Sekutu-sekutu Washington di Eropa, termasuk Inggris, Perancis, Jerman, dan Italia, menyuarakan dukungan kuat terhadap rencana ini. Tiongkok dan Rusia juga menyatakan hal serupa. Meski demikian, sebagian warga Gaza meragukan efektivitasnya. “Jelas bahwa rencana ini tidak realistis,” kata Ibrahim Joudeh, seorang programmer berusia 39 tahun, dari penampungan di zona kemanusiaan Al-Mawasi, Gaza selatan. “Rencana ini disusun dengan syarat yang tidak akan pernah diterima Hamas. Bagi kami, itu berarti perang dan penderitaan akan terus berlanjut,” tambahnya.
Otoritas Palestina menyebut inisiatif Trump sebagai upaya tulus, sementara kelompok Jihad Islam menilai rencana itu justru akan memperpanjang agresi terhadap rakyat Palestina. “Melalui ini, Israel berusaha memaksakan apa yang tidak dapat dicapai lewat perang, dengan bantuan Amerika Serikat,” kata Jihad Islam. Perang Gaza meletus setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.219 orang di Israel, sebagian besar warga sipil. Sejak itu, Israel melancarkan operasi militer yang menghancurkan sebagian besar Gaza, menewaskan sedikitnya 66.097 warga Palestina, mayoritas di antaranya warga sipil. Angka ini juga diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai kredibel.
