Fenesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberi tenggat waktu “tiga sampai empat hari” kepada Hamas untuk menanggapi proposal gencatan senjata di Gaza. Trump menegaskan, Israel dan sejumlah pemimpin Arab telah menyetujui rencana tersebut.
Berbicara di Gedung Putih, Selasa (30/9), Trump memperingatkan bahwa jika Hamas tidak menerima proposal itu, “akan berakhir sangat menyedihkan.” Ia juga mengisyaratkan bahwa peluang untuk negosiasi lebih lanjut hampir tidak ada.
Pernyataan Trump ini muncul sehari setelah Gedung Putih merilis dokumen berisi 20 poin usulan penghentian perang Gaza. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza.
Di bawah proposal itu, Hamas diminta meletakkan senjata. Sebagai gantinya, AS bersama mitra Arab dan internasional akan membentuk ‘pasukan stabilisasi sementara’ di Gaza.
Hamas dilarang terlibat dalam pemerintahan. Namun, anggotanya dijanjikan amnesti jika berkomitmen pada ‘koeksistensi damai’, atau diberi jalur aman jika memilih meninggalkan wilayah tersebut.
Trump juga menyinggung rencana pembentukan pemerintahan transisi yang diisi oleh teknokrat Palestina. Pemerintahan ini bertugas mengelola layanan dasar, memastikan kembalinya pengungsi, serta menjamin warga Gaza ‘tidak akan diusir dari tanahnya’.
Dorongan baru dari Washington ini datang di tengah perang Israel-Hamas yang telah berlangsung selama dua tahun. Konflik ini telah merenggut lebih dari 66.000 jiwa warga Palestina dan memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Respons terhadap rencana Trump bervariasi. Kementerian Luar Negeri Qatar mengonfirmasi bahwa Hamas sedang mempelajari dokumen tersebut.
Sementara itu, Fatah, faksi yang mendominasi Otoritas Palestina di Tepi Barat, menyatakan keterbukaan untuk bekerja sama. Tujuannya adalah menghentikan perang, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan mempersiapkan mekanisme perlindungan internasional.
Presiden Mahmoud Abbas bahkan kembali menegaskan janjinya untuk menggelar pemilihan umum dalam setahun setelah perang berakhir. Namun, nada penolakan juga terdengar jelas.
Abbas Zaki, seorang pejabat senior Fatah, menyebut proposal AS sebagai ‘dokumen penyerahan’. Menurutnya, rencana itu dapat melegitimasi pendudukan Israel serta memecah belah persatuan Palestina. “Menerima rencana ini hanya akan melanggengkan penghinaan,” tegasnya.
Dari sisi internasional, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik upaya AS. Ia mendesak semua pihak untuk segera menyepakati dan melaksanakan kesepakatan demi meringankan penderitaan rakyat Gaza.
Analis menilai ucapan Trump lebih menyerupai ultimatum ketimbang tawaran. Trump bahkan mengisyaratkan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa jika Hamas menolak, Israel akan mendapat ‘lampu hijau’ untuk melanjutkan aksi militer yang lebih keras di Gaza.
