Washington DC – Departemen Perang Amerika Serikat (Pentagon) mengeluarkan instruksi mendesak kepada perusahaan pertahanan untuk segera meningkatkan kapasitas produksi serta mempercepat pengiriman senjata pada Minggu (9/8/2026) sebagai langkah strategis mengatasi penipisan cadangan persenjataan akibat konflik bersenjata dengan Iran.
Dilansir dari The Washington Post, Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg secara resmi menyampaikan perintah tersebut melalui sebuah memo yang ditujukan kepada para petinggi industri pertahanan.
Instruksi tersebut memberikan tenggat waktu selama 21 hari bagi pemimpin industri untuk menyusun rencana konkret terkait percepatan pengiriman dan peningkatan kapasitas produksi untuk kapabilitas kritis.
Feinberg menegaskan bahwa siklus pengembangan persenjataan yang berlangsung selama bertahun-tahun saat ini sudah tidak dapat diterima oleh pihak militer.
“Kita harus mengakselerasi rencana produksi kita secara penuh dan memperluas kapasitas produksi sekarang,” kata Feinberg.
Langkah ini merupakan respon langsung atas menipisnya stok sistem rudal pencegat Patriot dan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) yang menjadi tulang punggung pertahanan udara Amerika Serikat.
Berdasarkan data dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), cadangan global sistem rudal Patriot tercatat merosot drastis dari 2.200 unit menjadi hanya 827 unit.
Sementara itu, cadangan sistem THAAD mengalami penurunan serupa dari 452 unit menjadi tersisa 278 unit.
Pentagon saat ini tengah berupaya merancang kesepakatan kerangka kerja dengan kontraktor pertahanan dan perusahaan teknologi besar untuk menggenjot lini produksi nasional.
Namun, efektivitas kesepakatan ini masih menghadapi tantangan besar karena sifatnya yang tidak mengikat dan ketergantungan penuh pada alokasi pendanaan dari Kongres AS.
Direktur Proyek Pertahanan Rudal di CSIS, Tom Karako, menyoroti adanya hambatan birokrasi dalam proses pengadaan senjata tersebut.
“Hampir tidak ada yang dikontrak, dan inilah masalahnya,” kata Karako.
Juru Bicara Pentagon Sean Parnell mengonfirmasi kebenaran memo tersebut dan menyatakan bahwa kebijakan ini akan menjadi acuan bagi penyusunan anggaran tahun fiskal 2028.
Parnell menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan upaya berkelanjutan pemerintah untuk membangun kembali basis industri pertahanan nasional yang sempat terdistraksi.
Di sisi lain, upaya percepatan produksi ini berpotensi terhambat oleh kondisi politik di dalam negeri, mengingat RUU belanja pertahanan senilai 1,15 triliun dolar AS hingga kini masih tertahan di Kongres AS.
Ketidakpastian pendanaan tersebut menciptakan kekhawatiran mengenai kemampuan Pentagon untuk memenuhi kebutuhan logistik militer di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Pemerintah AS saat ini juga tengah memantau perkembangan manuver militer di kawasan tersebut, termasuk aktivitas kapal perang yang disiagakan sebagai respons terhadap ancaman pihak Iran.
Basis industri pertahanan diharapkan dapat segera beradaptasi dengan tuntutan produksi yang lebih agresif guna memastikan kesiapan operasional militer Amerika Serikat di berbagai medan penugasan di masa depan.
