Parapat – Bank Indonesia mencatat arus masuk dana asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp 195 triliun sepanjang periode Januari hingga Sabtu (1/8/2026).
Dilansir dari laporan resmi otoritas moneter, lonjakan investasi asing tersebut dipicu oleh kebijakan penyesuaian suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin (bps) yang diterapkan sejak akhir Mei lalu.
“Alhamdulillah kami menaikkan 100 basis poin (bps) sejak RDG Mei, Juni, dan dalam satu bulan naik 100 bps maka yang terjadi adalah penyesuaian atau repricing aset-aset domestik kita SBN dan SRBI,” kata Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia, Destry Damayanti.
Bank Indonesia secara bertahap menaikkan BI Rate sebesar 50 bps pada 20 Mei 2026, diikuti kenaikan sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, serta tambahan 25 bps pada 18 Juni 2026.
Destry menjelaskan bahwa masuknya dana asing dalam skala besar tersebut berfungsi krusial untuk memperkuat cadangan devisa negara sekaligus menambah likuiditas di pasar keuangan domestik.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global yang fluktuatif.
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75 persen guna merespons tantangan jangka pendek terkait inflasi.
Pihak bank sentral terus memantau ketidakpastian global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, yang berdampak langsung pada volatilitas pasar energi dan pasar keuangan internasional.
Bank Indonesia juga mencermati arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, yang cenderung mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lama atau higher for longer.
“Global akan menghadapi situasi higher for longer baik suku bunga maupun T Bonds, di mana tekanan di energy market akan berdampak pada negara-negara di dunia termasuk Indonesia sehingga kebijakan BI juga akan terdampak,” kata Destry.
Selain sektor moneter, Bank Indonesia menaruh perhatian serius pada inflasi pangan atau volatile food yang saat ini terpantau berada di atas angka 5 persen.
Untuk menekan laju inflasi tersebut, Bank Indonesia bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Implementasi program GPIPS telah mencatatkan capaian positif, termasuk optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) yang mencapai 242 program atau 137,50 persen dari target nasional.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga berhasil melampaui target dengan realisasi 267 nota kesepahaman atau setara dengan 176,82 persen dari target yang ditetapkan.
Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencatatkan realisasi 785 program atau 303,09 persen dari target yang direncanakan sebelumnya.
Gerakan Pasar Murah (GPM) telah dilaksanakan sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22 persen dari target tahunan dan akan terus diakselerasi intensitasnya hingga akhir tahun.
