Jakarta – Pemerintah telah merealisasikan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 116 triliun hingga akhir semester pertama pada Kamis (23/7/2026) guna merespons tingginya konsumsi energi domestik di tengah gejolak harga komoditas global.
Dilansir dari laporan APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, angka tersebut merupakan bagian dari total realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 233 triliun atau setara dengan 52,1% dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa realisasi belanja negara ini dipengaruhi oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), pergerakan nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.
“Volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global dapat meningkatkan realisasi subsidi energi,” kata pihak Kementerian Keuangan dalam laporan tersebut.
Data menunjukkan volume penyaluran BBM bersubsidi hingga akhir Juni 2026 mencapai 7,99 juta kiloliter (KL), yang mencatatkan kenaikan sebesar 7,8% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni 7,41 juta KL.
Pemerintah juga mencatat penyaluran LPG tabung 3 kilogram sebanyak 3,56 juta ton, yang merepresentasikan peningkatan sebesar 2% dibandingkan dengan realisasi pada semester pertama tahun 2025.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah pelanggan listrik bersubsidi di Indonesia turut mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 2,1% menjadi 43,1 juta pelanggan.
Selain sektor energi, pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan pada realisasi subsidi pupuk dengan volume penyaluran mencapai 4,5 juta ton atau melonjak 21,4% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 3,7 juta ton.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menerima subsidi bunga mencapai 2,4 juta debitur, naik 3,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara rinci, total anggaran sebesar Rp 233 triliun tersebut terbagi atas subsidi sebesar Rp 116 triliun dan kompensasi sebesar Rp 116,9 triliun.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa skema pembayaran kompensasi dilakukan secara bulanan, sementara pembayaran subsidi disalurkan secara berkala mengikuti realisasi penyaluran di lapangan.
Pemerintah terus memantau dinamika harga energi global untuk memastikan penyaluran subsidi tetap tepat sasaran dan sesuai dengan kapasitas fiskal yang tersedia dalam APBN.
Kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi domestik agar tidak membebani daya beli masyarakat secara berlebihan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Pihak kementerian memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi telah melalui proses verifikasi ketat sesuai dengan volume penyaluran aktual yang dilaporkan oleh penyalur.
Upaya ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi domestik sambil tetap mengelola risiko fiskal akibat perubahan harga minyak bumi internasional.
