Jakarta – Pemerintah berkomitmen penuh untuk memberikan perlindungan kepada seluruh mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG, menegaskan bahwa pihaknya berupaya memastikan seluruh pihak yang telah menanamkan investasi serta berkontribusi dalam program strategis nasional ini tidak mengalami kerugian.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli saat menerima audiensi dari Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026). Ia mengakui bahwa pemerintah memahami sepenuhnya keresahan yang saat ini dirasakan oleh para mitra di lapangan.
“Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau,” ungkap Zulkifli Hasan.
Ia kemudian meminta agar para mitra dapat bersabar. Zulkifli menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang membangun koordinasi yang intensif dengan Kepala BGN yang baru.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Zulkifli menjamin bahwa Presidium Mitra MBG akan diikutsertakan dalam forum koordinasi bersama BGN serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Langkah ini diambil guna membahas berbagai kendala teknis di lapangan agar dapat ditemukan solusi bersama.
“Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama,” ujarnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG. Beberapa organisasi yang hadir di antaranya DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), serta Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (APGI3T).
Turut hadir pula perwakilan dari Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada pemerintah. Mereka meminta agar mitra dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, serta mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan moratorium. Selain itu, aspirasi tersebut mencakup jaminan perlindungan hukum, kepastian usaha, hingga peningkatan kualitas komunikasi antara pihak BGN dengan para mitra pelaksana.
Ketua Umum DPP Gapembi, Alven Stony, menegaskan bahwa keterlibatan asosiasi mitra sangat krusial dalam setiap proses diskusi maupun perumusan kebijakan bersama BGN.
Menurutnya, pelibatan tersebut akan berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra, sekaligus menjadi instrumen untuk membantu penyelesaian berbagai kendala dalam implementasi program di lapangan.
