Jakarta – Pemerintah memastikan PT PLN (Persero) telah memberikan komitmen untuk memulihkan stabilitas pasokan listrik nasional paling lambat setelah Juni 2026. Penegasan ini disampaikan menyusul gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik yang berdampak pada aktivitas sektor industri, terutama di wilayah Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa gangguan kelistrikan ini telah memengaruhi operasional berbagai sektor usaha. Menurutnya, stabilitas energi merupakan faktor krusial yang menjadi perhatian utama bagi para investor dalam menilai iklim investasi di Indonesia.
“Tentu beberapa sektor, terutama di Jawa, terkait dengan beberapa industri terdampak. PLN sudah menjanjikan sesudah bulan Juni nanti kondisi pasokan akan kembali normal,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (24/6).
Airlangga menambahkan bahwa keandalan infrastruktur energi merupakan indikator vital bagi daya saing sebuah negara. Ia menekankan bahwa energi adalah infrastruktur dasar untuk seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari manufaktur, transportasi, hingga sektor jasa yang semuanya menuntut suplai listrik yang stabil dan berkelanjutan.
Meski demikian, pemerintah belum merinci besaran kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat gangguan pasokan listrik tersebut. Pemerintah saat ini fokus pada penguatan sektor ketenagalistrikan, termasuk mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan yang menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing.
“Kebetulan Indonesia sedang diminati karena kita memiliki potensi renewable energy yang besar,” tuturnya.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) mengakui adanya kendala teknis operasional pada dua unit pembangkit listrik besar di sistem kelistrikan Jawa. Gangguan tersebut menyebabkan penurunan kemampuan pasokan listrik secara signifikan, sehingga perusahaan harus menerapkan manajemen beban untuk menjaga keseimbangan sistem.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyatakan bahwa sistem kelistrikan Jawa saat ini tetap dalam kondisi terkendali meski manajemen beban sedang dijalankan. Langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk mempertahankan keandalan sistem agar tidak terjadi kegagalan yang lebih luas.
“Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara,” jelas Gregorius pada Jumat (19/6).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan ultimatum tegas kepada jajaran direksi PLN terkait pemadaman listrik bergilir. Pemerintah telah melakukan serangkaian rapat evaluasi intensif untuk memastikan percepatan perbaikan di lapangan.
“Sudah kami beri ultimatum, tinggal teknis implementasinya di PLN,” tegas Bahlil saat berada di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (20/6).
Bahlil menepis anggapan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh kelangkaan pasokan batu bara. Menurutnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara telah memastikan seluruh perusahaan tambang memenuhi kewajiban pasokan domestik untuk PLN, dengan total kebutuhan mencapai 154 juta ton sepanjang tahun ini.
Data laporan keuangan PLN mencatat persediaan batu bara hingga tahun 2025 bernilai Rp 16,98 triliun. Adapun beban biaya bahan bakar dari batu bara yang ditanggung perusahaan saat ini tercatat mencapai Rp 79,48 triliun. Pemerintah kini terus memantau proses perbaikan teknis agar target pemulihan pasokan listrik dapat tercapai sesuai jadwal yang ditentukan.
