Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai mematangkan persiapan menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026. Persiapan itu dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan pendampingan pengisian tools penilaian mandiri yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Kota Padang, Senin (15/6/2026).
Pertemuan itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Plt Kepala BBPOM di Padang Elyunaida, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Pendampingan dari BBPOM di Padang menjadi bagian dari proses untuk memastikan seluruh indikator penilaian KKPA dapat dipenuhi secara optimal. Kegiatan itu sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program keamanan pangan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Padang.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Padang Raju Minropa menyampaikan apresiasi atas dukungan BBPOM dalam persiapan Kota Padang menghadapi penilaian nasional tersebut.
“Kita berterima kasih kepada Ibu Plt Kepala BBPOM yang sudah memberikan pendampingan kepada Kota Padang untuk penilaian KKPA 2026. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kita ingin menjadi Kota Pangan Aman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Padang,” kata Raju Minropa.
Ia menegaskan, keamanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terlibat aktif dalam pemenuhan indikator yang menjadi syarat penilaian KKPA.
Dalam kegiatan tersebut, setiap indikator penilaian ditelaah bersama oleh BBPOM dan perangkat daerah terkait. Proses ini bertujuan memastikan seluruh program dan kebijakan pendukung keamanan pangan dapat berjalan secara efektif, terukur, serta berkelanjutan.
Sementara itu, Plt Kepala BBPOM Padang Elyunaida mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pangan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pangan yang aman bagi masyarakat.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang dan BBPOM di Padang, diharapkan kesiapan Kota Padang dalam menghadapi Penilaian KKPA Tahun 2026 semakin optimal,” ujarnya.
Ia menegaskan upaya menciptakan pangan aman tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibutuhkan, mulai dari pemerintah, pelaku usaha hingga masyarakat.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena pangan yang aman hari ini merupakan investasi bagi kesehatan masyarakat di masa depan,” katanya.
Kegiatan pendampingan itu juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program keamanan pangan di Kota Padang.
Dengan kesiapan yang semakin matang, Pemerintah Kota Padang berharap dapat memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan dalam Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 sekaligus meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui jaminan pangan yang aman dan layak konsumsi.
