Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan kesiapan pemerintah daerah terkait rencana pemerintah pusat untuk mengoptimalkan kembali Bandara Adisutjipto bagi penerbangan komersial. Saat ini, operasional bandara yang berlokasi di Kabupaten Sleman tersebut dinilai masih memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitas layanannya.
Sultan HB X menjelaskan, kendala utama dalam reaktivasi bandara tersebut terletak pada regulasi penggunaan armada pesawat. Saat ini, kebijakan penerbangan membagi wilayah operasional berdasarkan jenis mesin pesawat, di mana pesawat bermesin jet dipusatkan di Yogyakarta International Airport (YIA), sementara Bandara Adisutjipto dikhususkan bagi pesawat bermesin baling-baling atau propeller.
“Secara teknis, Bandara Adisutjipto sebenarnya masih beroperasi melayani rute-rute jarak pendek dengan pesawat jenis ATR. Namun, untuk pengembangan lebih lanjut, semuanya bergantung pada regulasi dan kebijakan investasi dari Angkasa Pura sebagai pengelola,” ujar Sultan di Yogyakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Sultan menambahkan, sejauh ini belum ada komunikasi resmi antara pihak Pemerintah DIY dengan Angkasa Pura terkait rencana investasi atau penambahan kapasitas di bandara tersebut. Senada dengan hal itu, Business Support Department Head PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Adisutjipto, Ike Yutiane, mengaku belum dapat memberikan keterangan rinci sebelum adanya keputusan resmi yang layak disampaikan kepada publik.
Wacana optimalisasi kembali bandara-bandara komersial, termasuk Bandara Adisutjipto dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas udara yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Pertahanan melalui Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas. Fokus utama pembahasan meliputi pemanfaatan aset pangkalan udara TNI AU agar bisa digunakan untuk penerbangan sipil tanpa mengganggu kesiapan militer.
Kementerian Pertahanan menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan regulasi, asalkan koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah dilakukan secara ketat. Hal ini mencakup pengaturan jadwal terbang dan kapasitas apron agar operasional militer serta komersial dapat berjalan berdampingan secara harmonis.
Selain reaktivasi bandara, pemerintah juga tengah merancang proyeksi jangka panjang pengembangan sektor kedirgantaraan nasional. Salah satu konsep strategis yang sedang dimatangkan adalah pembangunan Sustainable Aerospace Park di Bandara Kertajati, yang akan mengintegrasikan fasilitas perawatan dan perbaikan pesawat untuk kebutuhan komersial maupun pertahanan.
