Jakarta – Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai sebagai langkah krusial untuk membenahi tata kelola ekspor komoditas unggulan nasional. Kehadiran entitas ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus memperkuat pencatatan devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menjadi perhatian investor.
Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menyatakan bahwa DSI berpotensi menjadi instrumen pengawasan yang efektif untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing pada komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Menurut David, sektor-sektor tersebut menyumbang sekitar 23 persen dari total ekspor nasional. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan DSI sangat menentukan kredibilitas Indonesia di mata pasar global serta stabilitas nilai tukar rupiah ke depan.
Apabila diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja emiten ekspor yang tercermin melalui laporan keuangan yang lebih wajar dan transparan.
Meski demikian, David menekankan bahwa pemerintah wajib memastikan masa transisi berjalan mulus tanpa mengganggu aktivitas bisnis yang sudah ada. Kejelasan aturan main menjadi syarat mutlak agar DSI tidak dianggap sebagai tambahan beban birokrasi, melainkan sebuah reformasi tata kelola yang pro-investasi.
Pemerintah diingatkan untuk tetap menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan agar kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor tetap terjaga. Transparansi dan profesionalisme dalam membangun institusi DSI disebut menjadi kunci utama kesuksesan kebijakan ini.
Ke depannya, evaluasi berkala dengan indikator terukur sangat diperlukan, mulai dari tingkat kepatuhan eksportir hingga dampaknya terhadap cadangan devisa nasional. Jika dijalankan secara konsisten, DSI diyakini mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap tata kelola perdagangan Indonesia.
