Rote Ndao – Pemerintah terus menggencarkan program swasembada garam nasional guna menekan ketergantungan terhadap impor. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan domestik yang mencapai 5 juta ton per tahun.
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan tambak garam perdana yang digarap oleh PT Nindya Karya (Persero) pada Jumat (22/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah.
Wapres Gibran menegaskan bahwa proyek ini sangat krusial bagi ketahanan pangan nasional. Ia menekankan perlunya langkah konkret pemerintah dalam mengatasi defisit produksi garam dalam negeri.
“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” tegas Wapres Gibran.
Proyek di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang menggunakan sistem pengelolaan terintegrasi. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas serta efisiensi produksi dengan target capaian ratusan ribu ton per tahun guna memperkuat daya saing industri garam tanah air.
Selain berdampak pada sektor ekonomi, pembangunan ini juga selaras dengan visi Astacita Presiden dalam mendukung kemandirian bangsa. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan menjadi solusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, baik sebagai tenaga pelaksana maupun petani garam.
Menanggapi hal tersebut, PT Nindya Karya (Persero) menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program strategis pemerintah. Perusahaan menargetkan peningkatan produktivitas industri garam nasional agar mampu bersaing secara domestik maupun global melalui pembangunan infrastruktur yang mumpuni.
