Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan operasional Koperasi Merah Putih (KKMP) meski belum memiliki gedung fisik akibat kendala ketersediaan lahan. Puluhan koperasi di tingkat kelurahan tersebut saat ini tetap menjalankan unit usaha produktif dengan memanfaatkan lahan pribadi milik pengurus.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, kendala lahan seluas minimal 600 meter persegi untuk syarat pembangunan gerai fisik tidak menyurutkan langkah koperasi untuk berkontribusi. Salah satu keberhasilan yang dicapai adalah pemenuhan kebutuhan seragam batik bagi 6.500 aparatur sipil negara (ASN) melalui unit usaha batik di Kelurahan Gunungketur.
“Kami tetap melaksanakan aktivitas operasional meski belum ada gerai fisik. Fokus utama saat ini adalah menggerakkan UMKM dan perajin lokal agar memiliki ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Hasto, Sabtu (16/5/2026).
Saat ini, Pemkot Yogyakarta tengah mematangkan rencana pembangunan fasilitas fisik setelah mendapatkan izin penggunaan tanah dari Keraton Yogyakarta. Lahan seluas 3.000 meter persegi di Kecamatan Umbulharjo telah disiapkan dan akan dibagi menjadi tiga zona strategis, yakni gerai koperasi, pusat budidaya lele sistem bioflok, serta kawasan pertanian terintegrasi untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk.
Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta mencatat, dari 45 kelurahan yang ada, sebanyak 32 kelurahan telah menjalankan aktivitas koperasi secara aktif. Unit usaha yang dikembangkan sangat beragam sesuai potensi wilayah, mulai dari industri kreatif, penyediaan bahan pangan pokok, hingga jasa keuangan inklusif.
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto, menegaskan bahwa koperasi berperan penting sebagai wadah bagi perajin agar tidak lagi bergerak sendiri dalam mencari bahan baku hingga pemasaran. Bahkan, beberapa koperasi kini mulai bermitra dengan jaringan perhotelan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis.
Ke depan, KKMP tengah bersiap memproduksi 65.000 potong kain batik untuk kebutuhan seragam sekolah di Yogyakarta. Ketua KKMP Gunungketur, Reza Murtaza, mengungkapkan bahwa manajemen koperasi terbukti memudahkan perajin dalam menjaga ritme produksi.
“Dengan adanya koperasi, manajemen menjadi lebih terstruktur dan perajin batik bisa terus berproduksi secara rutin,” kata Reza.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Yogyakarta sebagai kota batik dunia versi UNESCO, sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat akar rumput melalui pemanfaatan potensi lokal secara maksimal.
