Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mencontoh pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jepang. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan Tito saat membuka Seminar Internasional Jepang-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/9/2025). Seminar ini mengangkat tema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah”.
Tito mengapresiasi kehadiran perwakilan Jepang yang bersedia berbagi pengalaman dalam mengelola usaha daerah. Ia menekankan pentingnya hubungan harmonis antara Indonesia dan Jepang.
“Hubungan ini sangat penting bagi Indonesia, karena Jepang adalah negara maju di Asia dan di dunia,” ujar Tito.
Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, wilayah yang luas, dan populasi besar. Oleh karena itu, tata kelola pembangunan dan keuangan daerah yang efektif menjadi kebutuhan mendesak.
Optimalisasi BUMD menjadi salah satu kunci meningkatkan perekonomian daerah. Saat ini, Indonesia memiliki 1.091 BUMD yang bergerak di berbagai sektor, termasuk air minum, perbankan, dan pertambangan.
Namun, Mendagri mengakui bahwa tidak semua BUMD memberikan kontribusi yang optimal. Bahkan, beberapa BUMD masih merugi akibat masalah manajemen dan pengaruh politik.
“Ini yang kami awasi, karena BUMD ini pemegang saham terbesarnya adalah milik pemerintah daerah,” tegasnya.
Tito berharap seminar ini menjadi momentum untuk belajar dari keberhasilan Jepang. Ia mencontohkan kesuksesan Kota Kitakyushu dalam pengelolaan air minum dan Kota Shiranuka dalam pemanfaatan potensi daerah.
“Melalui seminar ini kami berharap nanti kita akan belajar dari beberapa tokoh di sini yang hadir,” pungkas Tito.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam acara ini, termasuk Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Koordinasi Kebijakan Kemendagri dan Komunikasi Jepang Tanaka Masaya, serta Wakil Duta Besar Jepang di Indonesia Takabayashi Hiroki.
