Tanah Datar – Pengendalian anjing liar sebagai sumber utama rabies di Kabupaten Tanah Datar masih terkendala. Hal ini disebabkan keterbatasan personel, sarana, dan anggaran.
Hal tersebut terungkap dalam rapat lintas sektor pengendalian rabies, Senin (6/1/2026). Rapat digelar di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
Kepala Dinas Pertanian Tanah Datar, Sri Mulyani, mengakui penjaringan anjing liar belum optimal. Metode manual yang diterapkan terkendala sumber daya.
“Kami hanya memiliki tujuh dokter hewan,” ujarnya.
Opsi penembakan anjing liar belum bisa dilakukan karena keterbatasan peralatan dan kewenangan.
Namun, regulasi terbaru memberi ruang hukum untuk eliminasi anjing liar dengan metode yang diizinkan.
“Eliminasi dimungkinkan sepanjang mengikuti ketentuan hukum,” kata Sri Mulyani.
Status Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies di Tanah Datar membuat pengendalian semakin mendesak.
Dinas Kesehatan mencatat 933 kasus gigitan HPR dengan satu korban meninggal. Setengah kasus berasal dari hewan liar, sisanya dari hewan peliharaan yang tidak divaksin.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanah Datar, Mukhlis, menekankan pentingnya sosialisasi masif sebelum eliminasi anjing liar.
Komunikasi penting untuk menghindari konflik dengan komunitas pecinta hewan. “Kita harus menyampaikan rencana ini secara terbuka,” ujarnya.
Pemkab Tanah Datar akan mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk sosialisasi.
Informasi akan disampaikan melalui media sosial, radio, dan siaran keliling.
Pengendalian rabies akan difokuskan di Kota Batusangkar dan kawasan perkantoran sebelum car free day.
Pemerintah daerah berharap strategi ini dapat menekan populasi anjing liar dan melindungi masyarakat dari rabies.
