Jakarta – Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, memaparkan arah baru transformasi perusahaan pelat merah yang kini lebih terintegrasi dan terkonsolidasi. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan BP BUMN serta Danantara.
Penjelasan tersebut disampaikan Dony dalam forum Sarasehan Kebangsaan Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 pada Jumat, 27 Juni 2026. Menurutnya, transformasi ini menjadi pilar krusial dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dan menandai perubahan fundamental dalam tata kelola perusahaan negara.
Dony menyebutkan bahwa sistem tata kelola yang sebelumnya terfragmentasi kini diubah agar lebih terkonsolidasi dan berorientasi pada penciptaan nilai.
Ia menambahkan, langkah strategis ini bertujuan memperkuat empat pilar utama pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan sumber daya manusia unggul, serta kemandirian ekonomi.
Melalui transformasi tersebut, BUMN diharapkan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Selain itu, perusahaan negara ditargetkan dapat meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara sekaligus memberikan manfaat luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Terkait kebijakan perampingan, Dony memastikan bahwa proses konsolidasi yang dijalankan tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia menegaskan bahwa Presiden secara khusus tidak menghendaki adanya PHK dalam proses ini.
Dony mengungkapkan, konsolidasi tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp50 triliun setiap tahunnya. Efisiensi itu akan dicapai dengan menghapus transaksi berlapis yang selama ini terjadi antara perusahaan induk, anak usaha, hingga cucu perusahaan.
Menurut Dony, biaya tenaga kerja setahun hanya berkisar antara Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Sehingga, meskipun seluruh karyawan tetap dipekerjakan, pihaknya masih bisa mencatatkan penghematan sebesar Rp47 triliun.
Selain efisiensi, ia menekankan pentingnya efektivitas dan produktivitas investasi BUMN sebagai penyeimbang konsumsi domestik dalam menopang ekonomi nasional.
Dony menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan instruksi tegas mengenai pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Pihaknya kini diwajibkan untuk menyampaikan seluruh capaian dan data investasi secara transparan kepada masyarakat.
Pemerintah terus mendorong BUMN agar menjadi penggerak ekonomi yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui penguatan tata kelola, hilirisasi, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.
