Caracas – Dunia internasional bereaksi keras setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Venezuela dan mengklaim telah menculik Presiden Nicolas Maduro. Aksi AS ini dikecam oleh berbagai negara, memicu kekhawatiran akan destabilisasi kawasan Amerika Latin.
Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan serangan “skala besar” tersebut pada Sabtu (3/1/2026), memicu gelombang kecaman dari berbagai penjuru dunia.
Rusia dan Iran menjadi yang terdepan dalam mengutuk tindakan AS. Mereka menyebutnya sebagai agresi bersenjata yang melanggar kedaulatan Venezuela.
Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya menekankan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut dan menyerukan dialog sebagai solusi. Mereka juga mengingatkan bahwa Amerika Latin harus tetap menjadi zona perdamaian, seperti yang dideklarasikan pada 2014.
Ayatollah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran, mengecam AS yang dianggapnya arogan dan mencoba memaksakan kehendaknya pada Venezuela.
Presiden Kolombia, Gustavo Petro, juga angkat bicara. Melalui media sosial X, ia menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB dan menyebut serangan AS sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin. Kolombia bahkan menyatakan akan mengerahkan pasukan ke perbatasan jika terjadi gelombang pengungsi besar-besaran.
Uni Eropa melalui perwakilannya, Kaja Kallas, menyatakan sedang memantau situasi di Venezuela dengan cermat. Ia menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB, serta menyerukan pengekangan.
Di Jerman, Roderich Kiesewetter, seorang anggota terkemuka dari Uni Demokrat Kristen, menyebut serangan AS sebagai “kudeta” dan menilai bahwa AS telah meninggalkan tatanan berbasis aturan yang telah lama menjadi landasan hubungan internasional.
Spanyol menyerukan de-eskalasi, moderasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Mereka juga menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam mencari solusi damai melalui negosiasi.
Italia, melalui mantan Perdana Menteri Giuseppe Conte, menyatakan bahwa operasi AS tidak memiliki dasar hukum dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Trinidad dan Tobago menegaskan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam operasi militer AS di Venezuela dan akan terus menjaga hubungan damai dengan rakyat Venezuela.
