Jakarta – Sutradara Riri Riza menghadiri langsung sidang pembacaan vonis mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026). Kehadirannya di ruang sidang bertujuan memberikan dukungan moral bagi sahabat lamanya tersebut.
Majelis hakim dalam persidangan tersebut menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Meski vonis telah diketuk, Riri tetap meyakini bahwa pendiri perusahaan teknologi tersebut tidak seharusnya dipidana.
Riri menegaskan, keyakinannya tidak muncul semata-mata karena hubungan pertemanan. Ia mengaku memahami integritas serta rekam jejak Nadiem selama bertahun-tahun.
“Saya secara pribadi mengenal Nadiem sebagai bagian dari masyarakat sipil dan keluarga Indonesia yang memiliki reputasi, rekam jejak, dan komitmen terhadap berbagai persoalan sosial, hak asasi manusia, antikorupsi, dan lain-lain,” ungkap Riri Riza, Selasa (30/6/2026).
Riri Riza Ikuti Persidangan Selama Empat Bulan
Riri menjelaskan bahwa penilaiannya terhadap perkara ini tidak hanya didasarkan pada kedekatan personal. Ia telah mengikuti seluruh proses hukum yang bergulir selama kurang lebih empat bulan terakhir serta mencermati berbagai fakta dan argumentasi yang dipaparkan dalam persidangan.
Hasil pengamatannya menunjukkan adanya banyak bukti yang mengindikasikan bahwa Nadiem Makarim tidak berada pada posisi yang layak dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan korupsi tersebut.
“Tentunya kita semua, saya seperti banyak sekali masyarakat, sudah mengikuti proses persidangan kurang lebih empat bulan terakhir,” beber Riri Riza.
Ia melanjutkan, terdapat banyak argumentasi hukum dan bukti yang meyakinkan bahwa Nadiem Makarim sebenarnya tidak berada di posisi yang bertanggung jawab terhadap tuduhan yang diajukan jaksa dalam kasus ini.
Pernyataan tersebut menjadi alasan mendasar mengapa sutradara film Laskar Pelangi itu tetap meyakini Nadiem tidak bersalah, meskipun keputusan majelis hakim menunjukkan hasil yang berbeda.
