Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, secara tegas menyatakan bahwa persoalan utama dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera bukan terletak pada kemampuan negara, melainkan pada kecepatan pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak agar segera pulih dari penderitaan.
Pernyataan ini dilontarkan Deddy menyikapi sikap Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Indonesia mampu menangani dampak bencana tersebut tanpa bantuan asing.
“Masalahnya bukan sekadar mampu atau tidak, tetapi bagaimana secepatnya rakyat bisa keluar dari penderitaan. Kami melihat adanya ketidakpuasan publik yang cukup luas karena respons penanganan bencana dinilai lambat,” kata Deddy kepada awak media, Rabu (17/12/2025).
Deddy mengungkapkan, kondisi memprihatinkan di sejumlah wilayah terdampak masih terlihat jelas, bahkan sepekan setelah bencana menerjang.
Warga korban banjir dan longsor masih menghadapi keterbatasan kebutuhan dasar, di samping tekanan fisik dan psikologis yang berat.
Ia menekankan bahwa fase rehabilitasi dan pemulihan menjadi tahap krusial yang memerlukan perhatian penuh terhadap daya tahan fisik dan mental masyarakat, terutama di tengah situasi darurat yang berkepanjangan.
Menurut Deddy, pemerintah daerah (pemda) menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam menangani bencana berskala besar. Proses pemulihan pascabencana menelan biaya besar yang seringkali harus mengorbankan sektor pembangunan lainnya.
“Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari nilai kemanusiaan dan peradaban antarbangsa. Tidak perlu ada rasa malu menerima bantuan dari luar,” ujarnya.
Deddy menegaskan, keterlibatan negara lain dalam membantu korban bencana sama sekali tidak akan merugikan wibawa pemerintah maupun martabat bangsa.
“Tidak akan ada rakyat yang kecewa jika negara lain ikut membantu. Itu hal yang lumrah, sebagaimana Indonesia juga sering membantu negara lain saat tertimpa musibah,” tambahnya.
Deddy turut menyoroti langkah Pemerintah Aceh yang secara resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai sinyal kuat bahwa situasi di lapangan sangat mendesak. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah telah mencapai batas maksimal.
“Jika benar Pemprov Aceh mengirim surat ke PBB, itu mencerminkan betapa urgennya situasi di lapangan. Artinya, daya tahan masyarakat dan pemerintah daerah sudah melampaui ambang batas psikologis,” jelasnya.
Lebih lanjut, Deddy menilai isolasi wilayah terdampak harus segera diatasi guna memperlancar distribusi bantuan. Ia menekankan pentingnya percepatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan layak, air bersih, pangan, serta dukungan logistik lain seperti BBM dan listrik.
“Kalau pemerintah memang mampu, maka itu harus benar-benar terlihat di lapangan secara nyata dan sistematis,” tegas Deddy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia mengungkapkan telah menerima tawaran bantuan dari sejumlah kepala negara sahabat, namun menegaskan pemerintah masih sanggup menangani situasi tersebut.
“Saya ditelepon banyak pimpinan negara ingin mengirim bantuan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya, tetapi Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
Di sisi lain, Pemerintah Aceh secara resmi telah mengirimkan surat kepada lembaga PBB, termasuk UNDP dan UNICEF, untuk meminta keterlibatan internasional dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor.
Hingga kini, tercatat 77 lembaga dengan 1.960 relawan dari unsur lokal, nasional, dan internasional telah terlibat dalam proses tanggap darurat di Aceh.
