Jakarta – Konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian meruncing. Desakan islah terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menguat.
Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muhyiddin Ishaq, menjadi salah satu tokoh yang menyuarakan desakan tersebut.
Dorongan islah ini muncul di tengah polemik surat edaran yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Muhyiddin mengungkapkan, desakan serupa juga datang dari pengurus PBNU di berbagai wilayah Indonesia.
“Teman-teman wilayah se-Indonesia ini berharap kelonggaran hati kedua belah pihak, baik Rais Aam maupun Ketua Umum, untuk bisa dilakukan islah,” kata Muhyiddin di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).
Ia khawatir, jika konflik ini berlarut-larut, Muktamar PBNU tahun depan terancam gagal digelar. “Saya cuman khawatir, kalau tidak terjadi islah, jangan-jangan nanti bisa 15 tahun enggak Muktamar ini,” ujarnya.
Muhyiddin juga mengimbau elite PBNU untuk tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan dan berpotensi memecah belah organisasi.
Surat edaran yang beredar luas menyebutkan bahwa Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Surat tersebut diklaim sebagai tindak lanjut dari rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November lalu.
Dalam surat itu, Gus Yahya dianggap tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut serta bertindak atas nama PBNU. Pengurus juga diperintahkan untuk menggelar rapat pleno menindaklanjuti pergantian pengurus.
Menanggapi hal ini, Gus Yahya menegaskan bahwa surat tersebut tidak sah dan menyatakan dirinya masih berstatus sebagai Ketua Umum PBNU.
