Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan mengenai data dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank. Purbaya menegaskan data tersebut berasal dari Bank Indonesia (BI).
“Tanya aja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana,” kata Purbaya, Rabu (22/10/2025).
Pernyataan ini merupakan respons atas permintaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta pemerintah pusat membuka data daerah dengan dana mengendap.
Purbaya menduga Dedi Mulyadi menerima informasi yang kurang tepat dari stafnya. “Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya itu ngibulin dia,” ujarnya.
Menurut Purbaya, data yang dimiliki BI serupa dengan data yang dimiliki Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Informasi tersebut diperoleh melalui sistem monitoring BI yang melaporkan data perbankan secara berkala.
“Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap berapa minggu sekali. Dan di situ ada flag, ada contreng, ini punya pemerintah, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain,” jelasnya.
Menkeu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memeriksa langsung dana milik pemerintah daerah.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa aja sendiri,” tegas Purbaya.
Ia pun menolak permintaan Dedi Mulyadi agar pemerintah pusat lebih terbuka soal data dana daerah. “Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tandasnya.
