Karawang – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kewenangan kepada para menteri untuk menindak tegas setiap pelanggaran aturan.
Prabowo juga mengingatkan para menteri untuk siap menerima kritik dan hujatan atas tindakan yang diambil.
Pernyataan ini disampaikan saat acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan, Rabu (7/1/2026).
Prabowo mengaku telah menerima daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut karena melanggar aturan.
Namun, ia memilih untuk tidak melihat daftar tersebut karena khawatir adanya konflik kepentingan.
“Saya nggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ. Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh teman saja,” kata Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa keputusan pencabutan izin sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung.
“Ya kalau yang dicabut, ya salahkan saja Jaksa Agung,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para menteri untuk siap menerima kritik dan hujatan dari berbagai pihak.
“Memang kalian menteri-menteri, kalian diangkat ya untuk dihujat,” ungkapnya.
Prabowo menekankan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Menurutnya, UUD 1945 Pasal 33 sudah sangat jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan.
“Yang melanggar, tindak. Sederhana. Bahasa Indonesia nggak usah ditafsirkan, UUD 1945 Pasal 33 jelas, ndak usah ada penerjemah,” pungkas Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyentil elite yang suka mengejek keberhasilan bangsa.
