Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan tujuan strategis UUD RI 1945.
Fokusnya adalah perjuangan memerdekakan Palestina dan mengakhiri konflik di Gaza.
Hal ini disampaikan oleh Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti.
Menurutnya, Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa penjajahan harus dihapuskan.
Haris menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memilih kebijakan multi-alignment.
Kebijakan ini merupakan adaptasi dari prinsip bebas aktif.
Kebijakan ini diatur dalam UU Nomor 37 tahun 1999.
UU tersebut menekankan bahwa politik luar negeri Indonesia berpihak pada nilai-nilai konstitusi.
Strategi multi-alignment adalah adaptasi dari gerakan non-blok.
Strategi ini menempatkan Indonesia secara dinamis dan fleksibel.
Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan global.
Haris menjelaskan bahwa geopolitik multipolar saat ini berbeda dengan era perang dingin yang bipolar.
Dulu, dunia terbagi dua: blok barat (kapitalisme liberalisme) dan blok timur (komunisme diktator ploritariat).
Indonesia memilih non-alignment agar leluasa membangun kerjasama memerdekakan negara terjajah, seperti Palestina.
Setelah runtuhnya Uni Soviet, geopolitik berubah menjadi unipolar.
Amerika Serikat dan sekutunya menjadi satu-satunya kekuatan.
Adaptasi prinsip non-alignment ke multi-alignment membebaskan Indonesia dari kendala ideologis perang dingin.
“Terkadang halusinasi situasi perang dingin menciptakan sekat atau perangkap yang membatasi ruang gerak dalam hubungan luar negeri,” pungkasnya.
