Jakarta Selatan – Polri menyoroti tantangan penegakan hukum di era kecerdasan buatan (AI). Perkembangan teknologi dinilai membuka peluang kejahatan dengan skala lebih tinggi.
Polri mengingatkan AI bisa disalahgunakan untuk kejahatan, terutama dengan niat jahat.
Hal ini disampaikan dalam dialog publik di Grandkemang Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).
Acara ini melibatkan Bareskrim Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan profesional AI.
Kepala Divisi Humas Polri menekankan potensi risiko di balik kemajuan teknologi.
“Setiap sisi kemajuan teknologi pasti ada sisi gelapnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, AI memungkinkan kejahatan berkembang lebih cepat dan sulit dideteksi.
Ia juga menyinggung ancaman siber yang meningkat, menurut catatan BSSN.
Masyarakat diimbau waspada terhadap deepfake.
Teknologi ini bisa memanipulasi tampilan dan suara seseorang.
“Kalau kita tidak cerdas, kita bisa tertipu oleh deepfake,” katanya.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan disinformasi yang luas.
Jajaran Polri diingatkan untuk merespons cepat potensi penyalahgunaan teknologi.
“Polri dituntut untuk merespons secara proaktif, cepat, dan tepat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan ruang digital.
“Keamanan ruang digital yang sehat itu sangat penting dan membutuhkan kolaborasi,” pungkasnya.
