Jakarta – Wacana Pilkada oleh DPRD kembali mencuat. Pengamat politik menilai hal ini tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Iqbal Themi, pengamat politik, menilai langkah ini berpotensi menimbulkan masalah demokrasi baru di tingkat lokal.
Menurutnya, pengalaman dua dekade Pilkada langsung tidak bisa disimpulkan gagal total.
“Dalam hampir 20 tahun terakhir, Pilkada langsung tidak bisa serta-merta dinilai buruk,” ujar Iqbal, Kamis (25/12).
Ia mengakui Pilkada langsung menyisakan masalah serius seperti biaya politik tinggi dan politik uang.
Namun, Iqbal menegaskan masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti sistem pemilihan.
Akar masalah Pilkada, menurutnya, ada pada rekrutmen dan pencalonan kepala daerah.
“Praktik mahar dalam proses rekomendasi calon kepala daerah masih menjadi persoalan serius,” katanya.
Akibatnya, banyak kader potensial gagal maju karena kalah finansial.
Iqbal menilai masalah ini membentuk narasi bahwa Pilkada langsung terlalu mahal dan bermasalah.
Padahal, Pilkada langsung adalah koreksi atas demokrasi elitis masa lalu.
“Mengembalikan Pilkada agar dipilih DPRD bukan hanya langkah mundur bagi demokrasi,” tandasnya.
Iqbal mengingatkan, pemilihan oleh DPRD tidak menutup ruang politik uang.
“Dengan pemilih yang terbatas, proses politik justru berpindah dari ruang publik yang terbuka ke ruang elite yang lebih tertutup,” pungkas Iqbal.
