Jakarta – Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan bahwa penentang program makan bergizi gratis (MBG) sama dengan menentang HAM.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas insiden teror yang dialami Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, setelah mengkritik kebijakan pemerintah.
“Orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai, Jumat (20/2/2026).
Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta.
Tiyo sebelumnya mengkritik program MBG dalam surat kepada UNICEF.
Ia menyoroti pembiayaan MBG yang dinilai mengesampingkan prioritas anggaran untuk ketidaksetaraan.
Kritik itu didasari peristiwa siswa SD di NTT yang diduga bunuh diri karena masalah ekonomi.
Menurut Menteri HAM, program pemerintah seperti MBG, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan adalah upaya memenuhi kebutuhan masyarakat.
Program-program itu sejalan dengan HAM.
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” tegasnya.
Presiden Prabowo, kata dia, menegaskan bahwa kekuasaan milik rakyat yang tercermin melalui program prioritas pemerintah.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ucapnya.
Kritik untuk perbaikan dibolehkan dalam demokrasi.
Namun, ia menyayangkan kritik yang mengarah pada peniadaan program untuk rakyat.
“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” ujarnya.
