Jakarta – Presiden RI menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2026) petang WIB. Dalam rapat itu, pemerintah melaporkan kinerja perekonomian nasional pada kuartal pertama 2026 yang menunjukkan hasil positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen. Ia menyebut capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri karena termasuk salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20.
“Jadi kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Dan pertumbuhan ini di atas daripada ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2 persen,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi itu ditopang konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama meningkat signifikan. Selain itu, kinerja ekspor dan impor tetap positif, disertai pertumbuhan baik di sejumlah sektor usaha.
“Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,” katanya.
Dari sisi indikator makroekonomi, pemerintah mencatat stabilitas ekonomi tetap terjaga. Inflasi berhasil ditekan, kepercayaan konsumen masih tinggi, dan neraca perdagangan terus membukukan surplus.
“Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42 persen, turun dari 3,48 persen di periode yang lalu, di bulan Maret. Kemudian credit growth di 9,49 persen, dana pihak ketiga berarti trust dari masyarakat tinggi 13,55 persen,” ujar Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menyoroti dinamika aliran modal keluar atau capital outflow di pasar keuangan. Pemerintah bersama otoritas terkait telah mengkaji faktor penyebab dan menyiapkan langkah mitigasi.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga menyepakati penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan ke depan, termasuk dalam pengelolaan nilai tukar rupiah. Pemerintah turut melaporkan perkembangan regulasi terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA yang akan segera diberlakukan.
“Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan,” jelas Airlangga.
