Fenesia – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik dan warganet setelah diketahui sejumlah pejabat tingginya tidak memiliki latar belakang sebagai ahli gizi. Kondisi ini mencuat di tengah terus berulangnya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan anak.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, misalnya, memiliki latar belakang seorang entomologist atau ahli serangga. Selain itu, para wakil kepala BGN juga diketahui merupakan purnawirawan dari TNI dan Polri.
Sorotan warganet semakin intensif, terutama setelah akun @bus*** pada Kamis (25/9/2025) mengunggah, “Kasus keracunan MBG terus berulang, publik soroti 10 petinggi BGN tanpa latar belakang gizi.” Berbagai komentar pun bermunculan. “Bapak bapak yang terhormat, kenapa sih kalian terima job yang bukan keahlian kalian,” tulis akun @teg
Menanggapi fenomena ini, pengamat kebijakan publik Eko Prasodjo menyatakan bahwa tidak ada masalah jika pejabat pimpinan tidak memiliki spesifikasi ahli di bidang yang sama dengan instansi tempat mereka bekerja. Menurut Eko, para pejabat tinggi umumnya telah didampingi oleh tenaga ahli.
“Kalau pejabat pimpinan tidak apa. Mereka bisa didampingi oleh tenaga ahli,” kata Eko.
Namun, Eko menegaskan pengecualian untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit operasional yang bertanggung jawab sebagai dapur produksi dan distribusi makanan dalam program MBG. “Untuk SPPG, sudah seharusnya setiap SPPG memiliki ahli gizi, karena mereka berkaitan dengan standar gizi untuk anak-anak,” jelas Eko.
Eko juga menyoroti bahwa hal terpenting dalam program ini bukanlah dari sisi kebijakan, melainkan kondisi di lapangan saat program MBG dijalankan. “Yang paling penting justru di lapangan, bukan di kebijakan. Problem keracunan, tidak layak, gizi, dan lainnya adanya di lapangan,” paparnya.
Meningkatnya kasus keracunan MBG membuat Eko mendesak penguatan manajemen dan pengawasan program. “Manajemen proyek dan pengawasan (quality assurance) harus diperkuat, karena ini menyangkut nyawa anak-anak sekolah yang mengonsumsi MBG,” tegas Eko.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. “Sebaiknya dilakukan evaluasi menyeluruh. Hasil evaluasi dipergunakan untuk perbaikan,” pungkasnya.
