Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi yang tengah dijalankan difokuskan pada efisiensi di sektor pemerintahan, bukan pembatasan aktivitas masyarakat. Langkah ini diambil sebagai upaya transformasi budaya kerja yang lebih hemat dan produktif.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Selain itu, kegiatan yang tidak esensial juga akan dikurangi.
Pemerintah turut mendorong optimalisasi pola kerja fleksibel atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus meningkatkan kualitas hidup pegawai.
Hariqo memastikan kondisi energi nasional saat ini masih aman dan terkendali. Pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk menjaga stabilitas harga BBM di tengah gejolak global, sembari terus membangun budaya hidup hemat di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis. Menurutnya, efisiensi ini bukan sekadar penghematan jangka pendek, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Trubus menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. Ia optimistis produktivitas ekonomi tetap terjaga selama masyarakat mampu beradaptasi dan berinovasi, sebagaimana yang telah terbukti selama masa pandemi.
Ke depan, Trubus berharap pemerintah dapat menyusun peta jalan yang lebih komprehensif. Kebijakan ini diharapkan mampu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk dengan memperkuat infrastruktur dan literasi digital.Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi yang tengah dijalankan difokuskan pada efisiensi di sektor pemerintahan, bukan pembatasan aktivitas masyarakat. Langkah ini diambil sebagai upaya transformasi budaya kerja yang lebih hemat dan produktif.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Selain itu, kegiatan yang tidak esensial juga akan dikurangi.
Pemerintah turut mendorong optimalisasi pola kerja fleksibel atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus meningkatkan kualitas hidup pegawai.
Hariqo memastikan kondisi energi nasional saat ini masih aman dan terkendali. Pemerintah telah memiliki peta jalan yang jelas untuk menjaga stabilitas harga BBM di tengah gejolak global, sembari terus membangun budaya hidup hemat di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis. Menurutnya, efisiensi ini bukan sekadar penghematan jangka pendek, melainkan upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat.
Trubus menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. Ia optimistis produktivitas ekonomi tetap terjaga selama masyarakat mampu beradaptasi dan berinovasi, sebagaimana yang telah terbukti selama masa pandemi.
Ke depan, Trubus berharap pemerintah dapat menyusun peta jalan yang lebih komprehensif. Kebijakan ini diharapkan mampu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk dengan memperkuat infrastruktur dan literasi digital.
